Jakarta, oegopost.id – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026.
Pemerintah mendorong pertumbuhan tersebut melalui peningkatan belanja negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.
Pertumbuhan ini menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah memanfaatkan kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan pemerintah sengaja meningkatkan pengeluaran negara karena kondisi ekonomi masyarakat masih membutuhkan dukungan.
Ia menilai tekanan terhadap kelas menengah dan sektor ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih.
“Pemerintah ingin menghidupkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat tertekan sejak pandemi,” ujar Fithra dalam tayangan YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (14/5/2026).
Belanja Negara Naik Signifikan
BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen pada kuartal I-2026. Sementara itu, investasi meningkat 5,96 persen dan belanja pemerintah melonjak hingga 21,81 persen.
Dari sektor perdagangan internasional, ekspor tumbuh 0,9 persen dan impor naik 7,18 persen.
Fithra menyebut lonjakan pengeluaran pemerintah menunjukkan penerapan pendekatan ekonomi Keynesian.
Dalam konsep tersebut, pemerintah mengambil peran aktif untuk menggerakkan ekonomi ketika sektor industri dan masyarakat masih mengalami tekanan.
Menurutnya, pandemi COVID-19 pada 2020 membuat banyak sektor usaha melemah. Karena itu, pemerintah perlu mengintervensi ekonomi melalui berbagai program belanja dan stimulus agar aktivitas usaha kembali berjalan normal.
Dorong Investasi dan Konsumsi Masyarakat
Peningkatan belanja negara juga memberikan efek berganda terhadap sektor lain. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, investasi swasta dan konsumsi masyarakat ikut bergerak naik.
Fithra membandingkan kondisi ekonomi tahun lalu dengan tahun ini. Pada kuartal I-2025, investasi hanya tumbuh 2,12 persen dan belanja pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen.
Namun setelah pemerintah memperbesar pengeluaran pada 2026, investasi melonjak menjadi 5,96 persen. Konsumsi rumah tangga juga ikut menguat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat.
Ia menilai kebijakan tersebut berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Industrialisasi Jadi Fokus Jangka Panjang
Meski demikian, Fithra menegaskan pemerintah tidak bisa terus-menerus menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 6,72 persen.
Sebaliknya, konsumsi rumah tangga menyumbang 54,36 persen terhadap PDB dan investasi mencapai 28,29 persen.
Karena itu, pemerintah mendorong industrialisasi agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produk lokal.
Langkah tersebut juga bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat daya saing industri nasional.
Fithra menambahkan pemerintah membutuhkan kerja sama dengan sektor swasta, investor, dan pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap tumbuh stabil dalam jangka panjang.(ar)
