Mahasiswa Universitas Jambi Gugat Aturan BAP KUHAP ke Mahkamah Konstitusi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 13 Mei 2026 - 10:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

mahasiswa UNJA uji materi KUHAP Pasal 36 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban penyerahan salinan BAP kepada saksi demi kepastian hukum dan fair trial.( Poto : MK-RI ).

mahasiswa UNJA uji materi KUHAP Pasal 36 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban penyerahan salinan BAP kepada saksi demi kepastian hukum dan fair trial.( Poto : MK-RI ).

Jakarta, oegopost.id – Empat mahasiswa UNJA uji materi KUHAP Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mereka terdiri dari Billy Anggara Jufri, Febri Wahyuni, Raga Samudera Widodo, dan Ardi Muhammad Fikri.

Para pemohon menilai aturan tersebut belum mengatur kewajiban penyidik untuk menyerahkan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada saksi.

Mereka menilai kekosongan ini dapat menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik hukum.

Pemohon Soroti Risiko Ketidakpastian Hukum

Dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 158/PUU-XXIV/2026 pada Senin (11/05/2026), Billy Anggara Jufri menjelaskan bahwa pasal tersebut hanya mengatur penandatanganan BAP.

Ia menilai aturan itu tidak menyebut penyerahan salinan kepada saksi.

Baca Juga :  Pecah Rekor, FEB Universitas Jambi Gelar Konferensi Internasional JEBAC 2026

Ia menyebut kondisi itu bisa membuat penyidik tidak menyerahkan salinan BAP. Menurutnya, hal ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi saksi.

Raga Samudera Widodo menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu prinsip peradilan yang adil atau fair trial.

Ia menilai hal itu juga dapat melemahkan integritas proses peradilan pidana.

Para pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 36 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Mereka juga meminta Mahkamah menambahkan kewajiban penyerahan salinan BAP kepada saksi secara langsung setelah pemeriksaan.

Hakim MK Beri Catatan Perbaikan

Hakim Konstitusi Arsul Sani meminta pemohon menjelaskan kedudukan hukum mereka secara jelas. Ia menekankan perlunya uraian konkret tentang kerugian konstitusional.

Baca Juga :  Persidangan Korupsi Perumda Tirta Mayang Jambi Ungkap Penyimpangan Pengadaan Bahan Kimia

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa status pembayar pajak tidak otomatis memberi hak mengajukan uji materi.

Ia meminta pemohon menunjukkan hubungan langsung antara norma dan kerugian.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta pemohon memperkuat dasar konstitusional.

Ia menilai argumentasi harus jelas agar Mahkamah dapat menilai perkara dengan tepat.

Kesempatan Perbaikan Permohonan

Mahkamah Konstitusi memberi waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan.

Mereka harus menyerahkan perbaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lambat 25 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fakta Sidang Tebang 48 Pohon Karet, Praktisi Soroti KUHP Baru
Polisi Tangkap Enam Pekerja Tambang Emas Ilegal di Merangin
Sidang Penebangan Karet di Kerinci: Istri Terdakwa Mengaku
Kapolri Beberkan Target Sadap Listyo Sigit: KPK hingga Aktivis
Terungkap, Alasan Jokowi Akhirnya Polisikan Roy Suryo
DPR Siapkan Langkah Lanjutan Soal Ijazah Gibran
Polda Jambi Gulung 111 Pelaku Curanmor dan Sita Puluhan Motor
Gempur Tambang Emas Ilegal, Satgas Bongkar Lokasi PETI TNKS
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:40 WIB

Fakta Sidang Tebang 48 Pohon Karet, Praktisi Soroti KUHP Baru

Selasa, 17 November 2026 - 14:08 WIB

Polisi Tangkap Enam Pekerja Tambang Emas Ilegal di Merangin

Selasa, 17 November 2026 - 09:10 WIB

Sidang Penebangan Karet di Kerinci: Istri Terdakwa Mengaku

Kamis, 12 November 2026 - 11:17 WIB

Kapolri Beberkan Target Sadap Listyo Sigit: KPK hingga Aktivis

Rabu, 11 November 2026 - 14:59 WIB

Terungkap, Alasan Jokowi Akhirnya Polisikan Roy Suryo

Berita Terbaru

Ilustrasi PPPK.(poto: ist).

Pemerintahan

Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu, Siap-Siap Tes CPNS 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:17 WIB

Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III khusus untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.(poto: kompas.com).

Pemerintahan

Kemendagri Ganjar Pemda Berprestasi Maluku dan Nusa Tenggara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:11 WIB