OJK Beri Sanksi kepada PT Indosaku Terkait Pelanggaran Penagihan Pinjol

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 10 Mei 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi atas pelanggaran dalam kegiatan penagihan.( Poto : dok.Teraskabar.id I ).

Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi atas pelanggaran dalam kegiatan penagihan.( Poto : dok.Teraskabar.id I ).

Jakarta, oegopost.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mempertegas pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas pelanggaran penagihan pinjol.

OJK menilai perusahaan tersebut belum memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan penagihan, terutama yang melibatkan pihak ketiga.

Kronologi Penegakan Sanksi

OJK menjatuhkan sanksi setelah melakukan pemeriksaan khusus terhadap praktik penagihan yang dilakukan Indosaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap pihak ketiga yang menjalankan aktivitas penagihan kepada konsumen.

Kasus ini melibatkan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan dan Indosaku sebagai penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis digital.

Selain itu, pihak ketiga yang membantu proses penagihan juga menjadi bagian dari evaluasi pengawasan.

Baca Juga :  Diduga Tipu Warga Rp80 Juta, Oknum ASN DLH-Hub Tebo Diamankan Polisi di Kantornya

Waktu Pengumuman Sanksi

OJK menyampaikan keputusan sanksi tersebut pada 9 Mei 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan dan analisis terhadap kepatuhan perusahaan.

Peristiwa ini terjadi dalam lingkup industri fintech lending di Indonesia yang berada di bawah pengawasan langsung OJK.

OJK menemukan bahwa Indosaku belum optimal dalam memastikan kegiatan penagihan oleh pihak ketiga berjalan sesuai aturan.

Beberapa praktik belum memenuhi standar etika, profesionalisme, dan perlindungan konsumen, sehingga berpotensi merugikan debitur.

Tindakan Perbaikan yang Wajib Dilakukan

OJK menjatuhkan denda sebesar Rp875 juta, memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama, serta mewajibkan perusahaan menyusun rencana perbaikan.

Rencana tersebut mencakup penyempurnaan kebijakan penagihan, penguatan kerja sama dengan pihak ketiga, peningkatan sistem pengawasan internal, dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga penagihan.

Baca Juga :  Mobil Dinas Wakil Bupati Tanjab Barat Terlibat Kecelakaan di Bram Itam, Pesepeda Tewas

OJK juga menegaskan bahwa penggunaan pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh aktivitas penagihan.

Karena itu, Indosaku wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Imbauan kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat

OJK mengingatkan seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memperkuat tata kelola penagihan dan mematuhi aturan perlindungan konsumen.

OJK juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik penagihan yang mengandung intimidasi, pelanggaran data pribadi, atau tindakan tidak etis lainnya.

Dengan langkah ini, OJK berharap industri fintech semakin sehat, transparan, dan mengutamakan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pungut Fee Miliaran, 7 Pejabat BBPJN Sumut Masuk Rutan KPK
Walpri Gubernur Kaltim Diperiksa Usai Kasus Dorong Mahasiswa
Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Surati Panglima TNI
Buron Kasus Umrah Fiktif Jambi Ditangkap Polisi di Temanggung
Dugaan Mangkir Nusron Wahid ke Luar Negeri Picu Rencana Jemput Paksa KPK
Kasus Polisi Tembak Polisi di Tangsel Tewaskan Personel, Komisi III DPR dan Kompolnas Desak Evaluasi Total
Dua Polisi Jambi Dipecat Buntut Kasus Penipuan Rekrutmen Bintara
Tambang Emas Ilegal di Bungo Digerebek Polda Jambi: Tiga Pelaku dan Dua Ekskavator Diamankan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 07:26 WIB

Pungut Fee Miliaran, 7 Pejabat BBPJN Sumut Masuk Rutan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 06:55 WIB

Walpri Gubernur Kaltim Diperiksa Usai Kasus Dorong Mahasiswa

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WIB

Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Surati Panglima TNI

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:08 WIB

Buron Kasus Umrah Fiktif Jambi Ditangkap Polisi di Temanggung

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:01 WIB

Dugaan Mangkir Nusron Wahid ke Luar Negeri Picu Rencana Jemput Paksa KPK

Berita Terbaru

Diskusi Ruang Literasi yang digelar KPK secara bauran di Gedung ACLC KPK, Jakarta.(poto: kpk.go.id).

Pendidikan

Ancaman Nyata Pembajakan Kebijakan Sumber Daya Alam

Jumat, 23 Okt 2026 - 07:21 WIB

Rapat paripurna di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis (22/10/2026).(poto: jambiprima.com).

Pemerintahan

RAPBD Jambi 2027: Pendapatan Turun, Target PAD Justru Naik

Jumat, 23 Okt 2026 - 07:04 WIB