Jakarta, oegopost.id – Deputi Gubernur Thomas A.M. Djiwandono menilai risiko sistemik keuangan global sedang berubah cepat.
Selain itu, ia melihat batas antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial semakin kabur. Akibatnya, risiko guncangan sistem keuangan bisa meningkat jika tidak dikelola dengan baik.
Ia menyampaikan pandangan tersebut saat membuka ICFP-JCLI ke-4 di Bali pada 8 Mei 2026.
Digitalisasi dan Percepatan Risiko Global
Menurut Thomas, digitalisasi sektor keuangan terus berkembang. Di samping itu, konektivitas antarnegara juga semakin kuat. Karena itu, risiko keuangan dapat menyebar lebih cepat dari sebelumnya.
Dengan demikian, kebijakan ekonomi di satu negara kini dapat memengaruhi banyak negara lain secara langsung maupun tidak langsung.
Penguatan Koordinasi Antar Lembaga
Thomas menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, ia menilai setiap otoritas perlu memiliki mandat hukum yang jelas. Hal ini penting agar kebijakan tidak tumpang tindih.
Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa independensi lembaga tetap harus dijaga. Misalnya, bank sentral dan regulator sektor keuangan harus tetap bebas dalam mengambil keputusan.
Bank Indonesia
Dengan begitu, kebijakan dapat berjalan lebih objektif dan efektif.
Forum Internasional Bahas Stabilitas Keuangan
Konferensi ICFP-JCLI tahun ini mengangkat tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture.” ICFP-JCLI 2026
Selain itu, forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara. Mereka membahas berbagai isu, mulai dari hukum keuangan hingga tata kelola institusi.
Inovasi Digital dan Tantangan Baru
Sementara itu, peserta konferensi menilai transformasi digital membawa banyak peluang. Namun demikian, perkembangan ini juga menambah kompleksitas risiko.
Oleh karena itu, sistem pengawasan harus kuat. Selain itu, kesiapan menghadapi krisis juga harus meningkat.
Sebagai hasilnya, panitia menerima 291 makalah dari 34 negara. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian global terhadap stabilitas keuangan semakin tinggi.
Kebutuhan Kerangka Kebijakan Terpadu
Dengan adanya perubahan arsitektur keuangan, pembuat kebijakan perlu bergerak lebih cepat. Di samping itu, mereka harus memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Pada akhirnya, stabilitas sistem keuangan hanya dapat terjaga jika kebijakan ini secara terintegrasi, adaptif, dan konsisten menghadapi risiko global yang semakin kompleks.(ar)
