Jakarta, oegopost.id – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Empat jenderal polisi kini resmi menyandang status tersangka dalam skandal hukum yang menyita perhatian publik ini.
Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mendalami peran masing-masing perwira tinggi tersebut. Kasus ini kian memanas setelah terungkapnya upaya penghapusan dokumen dan file rekaman hasil penyadapan.
Komitmen Buka-Buka Kartu dan Bebas Intimidasi
Irjen Ahrie Sonta Nasution menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum. Kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti, memastikan kliennya siap membantu penyidik membongkar kasus ini sampai tuntas.
“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” tegas Krisna saat memberikan keterangan resmi.
Krisna menjamin seluruh penanganan perkara kliennya berjalan transparan dan menghormati ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ahrie sudah menerima pendampingan hukum sejak pemeriksaan awal sebagai saksi hingga penetapan tersangka.
Pihak kuasa hukum menekankan tidak ada intimidasi dalam proses yang sedang berjalan. Tim pengacara kini fokus mencermati setiap pasal yang disangkakan dan mencocokkannya dengan fakta hukum di lapangan tanpa membangun opini publik.
Jejak Penghapusan Rekaman dan Jeratan 3 Pasal Berat
Praktik penyadapan ini melibatkan penghapusan barang bukti rekaman suara. Mantan ajudan Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, sempat meminta izin untuk memusnahkan dokumen hasil sadapan pada awal Oktober 2026.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto membeberkan bahwa Irjen Pol Slamet Uliandi menyetujui permintaan pemusnahan file tersebut. Slamet Uliandi memiliki rekam jejak panjang sebagai mantan Kabag Monitoring Bareskrim Polri periode 2010–2019.
Penetapan Slamet Uliandi melengkapi daftar empat jenderal yang menjadi tersangka. Tiga nama lain yang sudah terjerat lebih dulu meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Tim penyidik mengancam para tersangka dengan tiga pasal berlapis sekaligus. Pertama, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang larangan merekam dan membelokkan transmisi informasi elektronik non-publik secara ilegal.
Kedua, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait perbuatan mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Ketiga, para tersangka juga menghadapi jeratan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang tindakan merusak, memindahkan, atau merusakkan informasi elektronik orang lain.(ar)
