Jambi, oegopost.id – Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Jambi mencapai 4,93 persen pada 2025 berdasarkan Ringkasan Eksekutif ALCo Regional Jambi 2026. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga telah menyentuh Rp90,80 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih bergerak dan memiliki kapasitas yang cukup besar.
Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi berada di angka 75,13, tingkat kemiskinan mencapai 6,89 persen, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru turun menjadi 68,32 persen. Kondisi ini menandakan bahwa hasil pertumbuhan belum merata.
Ketergantungan Komoditas Masih Mendominasi
Struktur ekonomi Jambi masih bertumpu pada sektor primer seperti perkebunan dan pertambangan. Ketergantungan ini memang mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi belum mampu menciptakan nilai tambah yang luas.
Ekonom Jeffrey Sachs dan Andrew Warner menjelaskan bahwa wilayah yang bergantung pada komoditas cenderung mengalami pertumbuhan yang tidak stabil dan sulit melakukan transformasi ekonomi. Dalam kondisi ini, Jambi sangat bergantung pada harga pasar global, bukan pada kekuatan produktivitas lokal.
Ketergantungan Fiskal Membatasi Ruang Gerak
Ketergantungan terhadap komoditas berdampak langsung pada kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah masih mengandalkan transfer dari pusat untuk menopang pendapatan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.
Situasi ini menciptakan ketergantungan ganda, yaitu pada komoditas dan pada pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk merancang kebijakan pembangunan secara mandiri.
Realisasi Belanja Belum Maksimal
Pemerintah daerah belum memaksimalkan peran belanja sebagai pendorong ekonomi. Realisasi belanja APBD yang masih rendah di awal tahun serta tingginya SILPA menunjukkan bahwa anggaran belum terserap optimal.
Dalam teori ekonomi Keynesian, belanja pemerintah seharusnya mampu mendorong pertumbuhan melalui efek pengganda. Namun, ketika realisasi belanja terlambat, dampak positifnya juga ikut tertunda. Akibatnya, momentum pertumbuhan tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, pemerintah masih mendominasi anggaran pada belanja operasional dibandingkan belanja modal. Kondisi ini membuat investasi produktif yang dapat mendorong transformasi ekonomi menjadi terbatas.
Ancaman Jebakan Pendapatan Menengah
Jambi juga menghadapi risiko terjebak dalam “middle income trap” di tingkat daerah. Ekonom Indermit Gill dan Homi Kharas menyebutkan bahwa wilayah berpendapatan menengah sering mengalami stagnasi karena gagal meningkatkan produktivitas.
Jambi menunjukkan gejala tersebut. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Pemerintah perlu mendorong transformasi ekonomi untuk keluar dari ketergantungan tersebut. Salah satu langkah penting adalah memperkuat hilirisasi komoditas.
Pemerintah tidak bisa lagi hanya menjual bahan mentah. Sebaliknya, pemerintah harus mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah tinggi agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
UMKM Perkuat Ekonomi Rakyat
Pemerintah juga perlu memperkuat sektor UMKM dan ekonomi lokal. Sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk mendukung UMKM melalui pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar. Dengan cara ini, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan yang lebih merata.
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja publik agar lebih efektif. Setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, kualitas SDM akan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.
Kemandirian Fiskal Perlu Diperkuat
Pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan PAD. Upaya ini dapat dilakukan melalui digitalisasi pajak, pengelolaan aset yang produktif, dan peningkatan layanan publik.
Dengan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat lebih leluasa menentukan arah pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat sinergi agar kebijakan berjalan selaras. Integrasi program akan memperbesar dampak pembangunan dan mencegah tumpang tindih kebijakan.***
