MK Tolak Uji Materi KUHP Baru Delpedro Marhaen

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 17 April 2026 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MK menolak uji materi Delpedro Marhaen terkait pasal penghasutan dan berita bohong dalam KUHP baru karena tidak memenuhi syarat formil.  ( Poto : detikcom/Kurniawan)

MK menolak uji materi Delpedro Marhaen terkait pasal penghasutan dan berita bohong dalam KUHP baru karena tidak memenuhi syarat formil. ( Poto : detikcom/Kurniawan)

Jakarta, oegopost.id -Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi KUHP baru yang diajukan Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, terkait pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong. Penolakan gugatan KUHP baru ini dibacakan dalam sidang di Jakarta pada Kamis, 16 April 2026. Dengan putusan tersebut, MK tolak uji materi KUHP baru karena permohonan tidak memenuhi syarat formil.

Hakim konstitusi menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil sehingga MK tidak melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok. MK menilai pemohon tidak memenuhi ketentuan legal standing, sehingga Mahkamah Konstitusi menolak uji materi KUHP tersebut tanpa memeriksa substansi pasal.

MK Menilai Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing

Dalam pertimbangannya, MK menilai Delpedro Marhaen tidak membuktikan kedudukan hukum (legal standing) secara meyakinkan. MK meminta Delpedro menjelaskan secara rinci kerugian konstitusional yang ia alami akibat berlakunya pasal dalam KUHP baru.

Baca Juga :  Walpri Gubernur Kaltim Diperiksa Usai Kasus Dorong Mahasiswa

Namun, Delpedro tidak menjelaskan hubungan langsung antara pasal yang ia uji dengan kerugian yang ia klaim. Karena itu, MK menilai dalil permohonan tidak tersusun dengan jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

MK Menyatakan Permohonan Kabur dan Tidak Sistematis

MK juga menilai Delpedro menyusun permohonan secara tidak sistematis. Hakim menilai petitum yang ia ajukan membingungkan dan tidak konsisten sehingga menyulitkan MK memahami permohonan secara utuh.

Berdasarkan hal tersebut, MK menyatakan permohonan sebagai obscuur libel atau gugatan kabur. MK kemudian menghentikan pemeriksaan perkara sebelum memasuki pokok perkara.

Baca Juga :  Pemohon Tarik Gugatan UU APBN 2026 soal Program MBG di MK

KUHP Baru Tetap Berlaku

Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa ketentuan KUHP baru, termasuk pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong, tetap berlaku dan tidak berubah.

Meski MK menolak permohonan tersebut, MK tetap membuka kesempatan bagi Delpedro untuk mengajukan uji materi ulang. Ia perlu memperbaiki syarat formil serta menyusun argumentasi hukum yang lebih jelas, terstruktur, dan kuat.

MK menegaskan bahwa setiap permohonan uji materi harus memenuhi syarat formil terlebih dahulu sebelum MK memeriksa substansi perkara. Karena syarat tersebut tidak terpenuhi, MK hanya menilai aspek prosedural tanpa membahas isi pasal yang diuji.***

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Beberkan Target Sadap Listyo Sigit: KPK hingga Aktivis
Terungkap, Alasan Jokowi Akhirnya Polisikan Roy Suryo
DPR Siapkan Langkah Lanjutan Soal Ijazah Gibran
Polda Jambi Gulung 111 Pelaku Curanmor dan Sita Puluhan Motor
Gempur Tambang Emas Ilegal, Satgas Bongkar Lokasi PETI TNKS
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: 4 Jenderal Polisi Tersangka
Jokowi Bersaksi di PN Jaktim, Siap Tunjukkan Ijazah Asli UGM
Mengenal Rekam Jejak dan Fakta Karier Listyo Sigit Prabowo
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 11:17 WIB

Kapolri Beberkan Target Sadap Listyo Sigit: KPK hingga Aktivis

Rabu, 11 November 2026 - 14:59 WIB

Terungkap, Alasan Jokowi Akhirnya Polisikan Roy Suryo

Selasa, 10 November 2026 - 13:45 WIB

DPR Siapkan Langkah Lanjutan Soal Ijazah Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 05:58 WIB

Polda Jambi Gulung 111 Pelaku Curanmor dan Sita Puluhan Motor

Senin, 9 November 2026 - 08:56 WIB

Gempur Tambang Emas Ilegal, Satgas Bongkar Lokasi PETI TNKS

Berita Terbaru

Ilustrasi Kepala BKPSDMD Kota Jambi Rizalul Fikri (kanan) saat memberikan penjelasan terkait usulan CPNS 2026.(poto: AI).

Daerah

Pemkot Jambi Hapus Formasi Guru di Seleksi CPNS 2026

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:08 WIB