Jambi, oegopost.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Ansori Hasan mendesak pemerintah menentukan kejelasan status penambangan emas tanpa izin di daerahnya. Langkah tegas ini sangat krusial untuk mencegah persoalan pertambangan liar menjadi bom waktu sosial di masa depan.
Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut menyampaikan imbauannya secara langsung di Jambi pada Rabu, 15 Juli 2026. Legislator asal Daerah Pemilihan Kabupaten Bungo dan Tebo itu meminta pemerintah daerah serta aparat kepolisian bergerak cepat merumuskan keputusan.
Ansori mengingatkan bahwa pembiaran aktivitas tambang liar tanpa arah yang pasti bakal merugikan semua pihak. Pembiaran berlarut-larut berpotensi memicu benturan sosial yang semakin membesar di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan pertambangan ini mengambang tanpa ada kepastian tindakan hukum maupun solusi ekonomi. Seluruh jajaran instansi terkait harus duduk bersama merumuskan langkah taktis penyelesaian masalah pertambangan tersebut.
Dilema Kerusakan Lingkungan Dan Mata Pencaharian Warga Lokal
Ansori menyoroti benturan tajam antara ancaman kerusakan ekosistem dan ketergantungan ekonomi warga di lapangan. Aktivitas pertambangan tanpa izin terbukti merusak kelestarian lingkungan hidup dan memicu penolakan luas dari warga lokal.
Penolakan nyata warga terjadi di Desa Teluk Langkap Kabupaten Tebo tempat ratusan rakit dompeng beroperasi aktif. Pengoperasian sarana tambang emas liar tersebut memicu keresahan mendalam bagi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.
Namun di sisi lain banyak warga setempat menggantungkan mata pencaharian harian mereka dari aktivitas tambang emas ilegal. Warga terpaksa memilih pekerjaan berisiko ini demi memenuhi pemenuhan kebutuhan dapur harian keluarga mereka.
Wilayah Pertambangan Rakyat Menjadi Solusi Terbaik Polemik Tambang
Guna menyelesaikan polemik yang berlarut-larut ini Ansori mendorong Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jambi merumuskan langkah konkret. Anggota dewan tersebut menawarkan solusi pertengahan melalui pembentukan format resmi Wilayah Pertambangan Rakyat.
Skema Wilayah Pertambangan Rakyat mampu menghadirkan jawaban seimbang yang saling menguntungkan bagi pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan ini memberikan kepastian status hukum yang sah bagi para penambang lokal dalam mencari nafkah harian.
Legalisasi kawasan pertambangan rakyat juga akan menyumbang pendapatan resmi berupa retribusi bagi kas negara dan daerah. Selain itu pemerintah daerah dapat mengontrol serta mengawasi dampak kerusakan lingkungan secara berkala.
Ketegasan Penegakan Hukum Dan Pendekatan Persuasif Aparat Kepolisian
Dari kacamata aturan hukum Ansori menegaskan bahwa aktivitas penambangan liar sepenuhnya tergolong sebagai tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu pemerintah wajib menghadirkan formulasi solusi terbaik secepat mungkin demi menyelesaikannya.
Ansori meminta pihak kepolisian terus mengedepankan pendekatan persuasif secara humanistis kepada para penambang di lapangan. Pada saat bersamaan aparat penegak hukum harus mempertahankan konsistensi dan keadilan selama menjalankan tugas penertiban.
Pemerintah harus memilih antara melarang seluruh aktivitas pertambangan secara total atau membuat aturan legalitas yang jelas. Skema legalitas yang tertata rapi akan membantu perekonomian warga sekaligus memberikan pemasukan resmi bagi keuangan negara.(ar)
