JAKARTA, oegopost.id — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai memproses berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang masuk ke meja dewan. Langkah ini menjadi respons resmi parlemen atas polemik keabsahan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puluhan anggota parlemen telah membubuhkan tanda tangan dukungan resmi pada dokumen usulan tersebut. DPR menegaskan komitmen untuk mengawal seluruh tahapan secara transparan dan akuntabel.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi langsung penerimaan dokumen usulan penanganan polemik tersebut. Pihaknya berjanji menjalankan seluruh proses pembahasan dengan merujuk pada tata tertib lembaga serta hukum tata negara.
“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan memastikan pimpinan dewan mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan agar kondisi politik nasional tetap tenteram dan terkendali.
Ia menegaskan kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini tidak berubah. Gibran masih menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah secara konstitusional.
Pimpinan Dewan Himpun Pandangan Seluruh Fraksi
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR aktif menyerap berbagai masukan dari masyarakat selama masa reses. Banyak pihak menyampaikan pandangan tepercaya mengenai kejelasan status kepemimpinan nasional dan wacana pemakzulan.
Momentum pembukaan masa sidang baru ini menjadi sarana bagi pimpinan untuk menggelar konsolidasi internal. DPR menjadwalkan pembicaraan intensif bersama perwakilan fraksi serta komisi yang membidangi masalah ini.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya,” kata Puan menegaskan alur kerja pimpinan dewan.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menjadi figur utama yang menginisiasi penggalangan dukungan usulan ini. Ia menggalang komunikasi lintas partai untuk mengumpulkan tanda tangan persetujuan dari para wakil rakyat.
Mardani mengklaim dukungan bertambah secara konsisten sejak malam sebelum pembukaan masa sidang DPR. Ia menyebut perwakilan mayoritas fraksi di parlemen telah memberikan persetujuan tertulis atas draf usulan tersebut.
“Sejak semalam, dan tambah hari ini di DPR,” ungkap Mardani saat menjelaskan perkembangan pengumpulan tanda tangan di kawasan Senayan.
DPR akan menentukan mekanisme tindak lanjut usulan ini dalam rapat paripurna mendatang. Seluruh anggota dewan bertekad menjaga integritas lembaga legislatif sekaligus menegakkan konstitusi secara berimbang.(ar)
