Jambi, oegopost.id – Serikat Mahasiswa Jambi terjadi saat massa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (15/6/2026).
Mereka menggelar orasi secara bergantian dan menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Para mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut perlu evaluasi lebih mendalam agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
Orasi Berlangsung Dinamis di Lapangan
Massa aksi menyuarakan tuntutan mereka secara bergantian di depan kantor DPRD. Meski jumlah peserta hanya sekitar 20 orang, mereka tetap aktif menyampaikan aspirasi dengan nada kritis.
Aksi berlangsung dinamis sejak awal. Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Situasi sempat memanas ketika massa aksi dan aparat terlibat dorong-dorongan. Namun, petugas segera mengendalikan keadaan sehingga kondisi kembali kondusif.
Setelah situasi mereda, mahasiswa melanjutkan orasi tanpa gangguan berarti. Mereka tetap fokus menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
Para peserta aksi menyampaikan kekecewaan karena tidak satu pun anggota DPRD Provinsi Jambi menemui mereka. Mereka menilai hal itu menunjukkan kurangnya ruang dialog antara wakil rakyat dan mahasiswa.
Presiden Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Abel Agesca Sandya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Ia menyebut mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keresahan publik terhadap berbagai persoalan daerah maupun nasional.
“Ini adalah bentuk keluh kesah kami sebagai masyarakat dan juga tentunya sebagai seorang mahasiswa,” ujarnya di lokasi aksi.
Presiden Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi, Saputra Butar-Butar, menyebut pihaknya sudah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan.
Namun, ia menilai respons yang diterima belum sesuai harapan. Ia juga menyoroti tidak adanya pimpinan DPRD yang hadir untuk berdialog langsung dengan massa aksi.
“Kami tidak menemukan salah satu pun pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang hadir untuk menjawab tuntutan kami,” katanya.
Enam Tuntutan Serikat Mahasiswa Jambi
Dalam aksi tersebut, massa Serikat Mahasiswa Jambi menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah pusat dan daerah.
Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, mereka mendorong stabilisasi ekonomi politik, termasuk pengendalian nilai tukar rupiah, harga bahan pokok, dan harga bahan bakar.
Ketiga, mereka menuntut pengembalian fungsi militer ke barak. Keempat, mereka mendesak pencabutan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta meminta penerbitan Perppu terkait regulasi tersebut.
Kelima, mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Keenam, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan koperasi merah putih, bahkan meminta penghentian jika tidak dilakukan perbaikan.
Aksi ini menjadi sorotan karena membawa isu yang tidak hanya lokal, tetapi juga menyentuh kebijakan nasional. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka jika tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait.
Meski berjalan dengan jumlah massa terbatas, aksi ini tetap menegaskan posisi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.(ar)
