Jambi, oegopost.id – Warga menyoroti keras pelaksanaan Bimtek BPD Sungai Penuh yang berlangsung di Grand Hotel Kota Jambi. Pasalnya, kegiatan pelatihan kapasitas tersebut menyedot anggaran hingga ratusan juta rupiah saat pemerintah menggalakkan efisiensi.
Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) menggelar agenda ini selama empat hari sejak 23 hingga 26 September 2026. Selanjutnya, panitia menyajikan materi pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa bagi seluruh perwakilan BPD.
Secara keseluruhan, 65 desa di Kota Sungai Penuh mengutus rata-rata lima orang perwakilan untuk menghadiri pelatihan tersebut. Oleh karena itu, jumlah total peserta yang memadati lokasi acara mencapai 325 orang.
Setiap peserta menghabiskan biaya kepesertaan sekitar Rp2,5 juta selama mengikuti rangkaian agenda di luar daerah. Akibatnya, total dana yang berputar untuk acara ini menembus angka Rp812,5 juta.
Namun demikian, angka jumbo tersebut masih merupakan kalkulasi awal berdasarkan informasi estimasi biaya per orang. Hingga kini, pihak penyelenggara belum membeberkan secara resmi rincian komponen pembiayaan maupun sumber dana kegiatan.
Oleh sebab itu, masyarakat menuntut transparansi penggunaan dana publik agar tidak muncul dugaan penyimpangan anggaran. Selain itu, kejelasan rincian biaya narasumber, penginapan, dan transportasi menjadi poin krusial yang wajib buka suara.
Manfaat Bimtek Anggaran Ratusan Juta Jelang Akhir Masa Jabatan BPD
Mengingat masa jabatan BPD akan berakhir pada 2027 mendatang, masyarakat langsung mempertanyakan urgensi serta manfaat pelatihan bernilai fantastis ini. Sebab, pelatihan yang menelan anggaran hampir Rp1 miliar tersebut terkesan tidak tepat momentum di akhir periode kepengurusan.
Bahkan, publik meragukan efektivitas penggunaan dana besar yang bergulir hanya untuk sisa pengabdian yang singkat. Selain itu, warga juga meragukan dampak jangka panjang dari pelatihan menjelang masa purna tugas para anggota BPD.
Di sisi lain, pemilihan lokasi pelatihan di Kota Jambi semakin menambah deretan kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, jarak tempuh yang jauh dari Sungai Penuh otomatis membengkakkan pengeluaran untuk logistik perjalanan.
Seirama dengan hal tersebut, aktivis Kerinci bernama Yudi menyuarakan keprihatinannya atas keputusan panitia memilih lokasi di luar wilayah kabupaten. Ia menegaskan bahwa Dinas PMD seharusnya memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di area lokal demi menghemat anggaran.
Sebab, penghematan anggaran menjadi hal vital ketika kondisi keuangan daerah sedang memperketat pengeluaran operasional. Lebih dari itu, pelaksanaan acara di dalam kota justru sanggup menekan pengeluaran akomodasi peserta secara signifikan.
Sikap Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sungai Penuh
Sementara itu, salah seorang kepala desa di Sungai Penuh membenarkan keberangkatan anggotanya menuju lokasi acara di Jambi. Akan tetapi, ia enggan membeberkan mekanisme pembiayaan yang mengalir untuk para peserta dari desanya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh, Setra Delpi, memberikan respons yang sangat singkat. Ia hanya mengetik nama lembaga penyelenggara saat wartawan meminta konfirmasi melalui pesan WhatsApp.
“Lapin,” jawab Setra Delpi singkat tanpa menambahkan penjelasan mendalam mengenai detail penganggaran kegiatan.
Tentu saja, jawaban singkat tersebut belum menjawab keresahan publik mengenai alasan pemilihan lokasi acara di luar daerah. Sebab, pejabat terkait sama sekali belum memaparkan alasan logis di balik penunjukan hotel berbintang tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat terus menunggu klarifikasi menyeluruh dari Dinas PMD serta panitia pelaksana mengenai transparansi dana Bimtek. Bagaimanapun juga, keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran desa.(ar)
