Jambi, oegopost.id – Pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan anggaran penanganan karhutla Jambi sebesar Rp30 miliar, namun publik menuntut bukti nyata efektivitas dana jumbo tersebut. Alokasi fantastis ini semestinya mampu melenyapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat tanpa berlarut-larut.
Masyarakat mulai menyuarakan kritik tajam terhadap lambannya gerakan taktis sejumlah dinas terkait di lapangan. Kebijakan mitigasi bencana daerah tidak boleh sekadar megah dalam dokumen pembiayaan tanpa menurunkan titik panas secara konkret.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan pihaknya telah membagi pagu anggaran tersebut ke sejumlah organisasi perangkat daerah teknis. Ia mengakui sebagian dinas mulai mencairkan dana kegiatan untuk menopang kebutuhan operasional regu pemadam.
Kendati demikian, kesiapan anggaran di atas kertas belum sebanding dengan keluhan warga yang masih mengkhawatirkan ancaman kabut asap. Pemerintah daerah memikul beban pembuktian bahwa uang rakyat ini tidak terbuang sia-sia untuk birokrasi seremonial semata.
Realisasi Anggaran Karhutla Lamban Picu Keraguan Publik Luas
Upaya pemadaman api kerap terkendala masalah klasik operasional personel dan keterbatasan armada di zona rawan. Birokrasi yang berbelit dalam mencairkan anggaran belanja dinas teknis berpotensi memperparah dampak kerusakan lingkungan hidup.
Pemerintah daerah justru terkesan baru mendorong percepatan realisasi ketika ancaman puncak musim kemarau telah tiba. Keterlambatan aksi pencegahan berisiko membuat anggaran puluhan miliar rupiah habis tanpa memberi rasa aman bagi masyarakat.
Sudirman mengungkapkan baru empat organisasi perangkat daerah yang bergerak merealisasikan anggaran tanggap darurat tersebut. Fakta ini memperlihatkan ketidaksiapan instansi lainnya dalam merespons ancaman bencana musiman secara terpadu dan tanggap.
Publik mendesak dinas teknis yang lamban segera membuka kendala internal yang menghambat eksekusi kegiatan operasional pencegahan. Jangan sampai kelalaian administratif dinas teknis mengorbankan hak warga untuk menghirup udara bersih bebas asap.
Pemerintah Daerah Dituntut Transparan Kelola Dana Bencana
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan seluruh alokasi dana puluhan miliar tersebut terserap penuh hingga akhir tahun anggaran berjalan. Target penyerapan semata tanpa tolok ukur penurunan hotspot kebakaran tentu memicu gelombang tanda tanya dari pemerhati lingkungan.
Sudirman menegaskan seluruh penggunaan dana wajib mengalir khusus untuk penanganan musibah kebakaran hutan dan gambut. Transparansi belanja menjadi ujian integritas bagi pejabat berwenang agar alokasi operasional tidak bocor ke pos kegiatan non-prioritas.
“Rp30 miliar itu untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Ada empat OPD yang sudah merealisasikan, nanti tinggal dilaksanakan,” kata Sudirman, Selasa (6/10/2026).
“Total Rp30 miliar sudah di alokasikan, dan sudah ada yang berjalan. Mudah-mudahan yang Rp30 miliar itu bisa habis tahun ini untuk penanganan karhutla. Karena yang beruntuk hanya untuk penanganan karhutla,” tegas Sudirman.(ar)
