Kota Jambi, oegopost.id – Rapat Paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 dan HUT ke-80 Pemerintah Kota Kota Jambi di Gedung DPRD Kota Jambi, Selasa (2/6/2026), berlangsung di tengah protes warga zona merah Pertamina. Ratusan warga datang dan langsung menyuarakan tuntutan di halaman gedung dewan.
Warga membawa spanduk, poster, dan replika pocong sebagai simbol kekecewaan terhadap penanganan konflik lahan. Massa yang didominasi kaum ibu itu langsung menggelar orasi sejak sidang paripurna dimulai.
Warga Tuntut Penyelesaian 5.506 Sertifikat Tanah
Warga menuntut pemerintah segera menyelesaikan persoalan 5.506 sertifikat tanah yang terdampak status zona merah. Mereka menyebut status itu menghambat aktivitas pertanahan di berbagai wilayah terdampak.
Warga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memproses sertifikat tanah, melakukan transaksi jual beli, maupun mengakses layanan perbankan. Kondisi itu membuat banyak masyarakat kehilangan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
Dalam orasinya, warga menegaskan bahwa mereka sudah terlalu lama menunggu tanpa kejelasan. Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengambil keputusan yang bisa langsung menyelesaikan masalah.
Massa Ancam Blokir Aset Jika Tak Ada Solusi
Seorang orator menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Ia menegaskan warga akan mengambil langkah lebih besar jika pemerintah tidak segera bertindak.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Hari ini kami ingin ini menjadi aksi terakhir. Kalau tidak ada solusi, kami akan memblokir aset pemerintah, Pertamina, kantor wali kota, dan aset lainnya,” kata orator itu di hadapan massa.
Pernyataan itu langsung disambut sorakan warga yang hadir di lokasi aksi.
DPRD Kota Jambi Jadi Sasaran Kritik Warga
Warga juga menyampaikan kritik kepada DPRD Kota Jambi. Mereka menilai para wakil rakyat tidak hadir secara maksimal dalam proses pembahasan persoalan zona merah.
Massa mengaku sudah beberapa kali meminta DPRD hadir dalam dialog bersama warga. Namun mereka menilai DPRD tidak merespons secara serius aspirasi tersebut.
Warga menegaskan mereka tidak hanya membutuhkan pertemuan, tetapi tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Replika Pocong Simbol Kekecewaan Warga
Warga membawa replika pocong sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penanganan persoalan lahan. Mereka menilai simbol itu menggambarkan matinya kepedulian para pemangku kebijakan.
Massa menegaskan bahwa persoalan zona merah tidak lagi bersifat administratif. Mereka menilai masalah ini sudah berdampak langsung pada kehidupan ribuan warga di Kota Jambi.
Selain itu, warga meminta semua pihak menghentikan saling lempar tanggung jawab dan mulai fokus mencari solusi.
Warga Desak Penyelesaian Segera
Warga mendesak pemerintah daerah, DPRD, pihak Pertamina, dan pemerintah pusat segera duduk bersama. Mereka meminta semua pihak menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan konflik lahan zona merah.
Mereka juga mengingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, potensi konflik sosial bisa semakin besar. Karena itu, warga meminta penyelesaian dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.
Meski sempat memanas, aksi tetap berjalan tertib hingga rapat paripurna selesai. Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi dan memastikan situasi tetap terkendali di sekitar lokasi.(ar)
