Kota Jambi, oegopost.id – Wali Kota Jambi Maulana menegaskan evaluasi ketat ASN OPD saat memimpin apel pagi di Lapangan Balaikota Jambi, Senin (15/6). Ia langsung menyoroti kinerja kepala OPD dan ASN yang dinilai belum mendukung penuh program prioritas pemerintah kota.
Maulana melihat masih ada OPD yang tidak bergerak cepat. Ia menilai kondisi itu memperlambat penyelesaian berbagai persoalan di Kota Jambi.
Di hadapan ratusan ASN, Maulana menyampaikan kekecewaan secara terbuka. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera meningkatkan kinerja dan tidak bersikap pasif.
“Ada OPD kita sibuk, mereka diam saja. Kita sibuk bersih-bersih, mereka santai saja. Sudah cukup waktu 1,3 tahun ini,” kata Maulana.
Evaluasi Kinerja ASN Diperketat
Maulana memerintahkan seluruh OPD memperkuat kinerja berbasis hasil. Ia meminta setiap kepala OPD aktif menjalankan program tanpa menunggu instruksi berulang.
Ia menegaskan pemerintah kota akan menilai kinerja secara terukur dan objektif. Setiap OPD yang tidak mencapai target akan masuk evaluasi langsung.
Maulana menjelaskan konsekuensi bagi ASN yang berkinerja rendah. Ia membuka kemungkinan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyebut regulasi memungkinkan pemotongan hingga 30 persen. Namun ia memilih kebijakan pembinaan dengan batas pemotongan 10 persen.
“Saya sudah baca perwalnya. Kalau saya beri nilai di bawah ekspektasi, TPP bisa di kurangi 30 persen. Tapi saya minta cukup 10 persen saja karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Demosi Mengancam Kepala OPD
Maulana menegaskan ia akan menurunkan jabatan kepala OPD yang gagal memperbaiki kinerja dalam tiga bulan berturut-turut. Ia menilai langkah itu penting untuk mempercepat perbaikan birokrasi.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi OPD yang tidak mendukung program prioritas.
“Kalau tiga bulan berturut-turut kinerjanya di bawah ekspektasi, maka akan di lakukan demosi. Yang tidak mendukung program pemerintah akan kita evaluasi,” tegasnya.
Maulana menegaskan ia tetap menjaga kesejahteraan ASN selama 1,3 tahun terakhir dengan memastikan TPP tetap di bayarkan penuh. Namun ia menilai kondisi saat ini menuntut pengetatan disiplin kerja.
Ia mengakui belum pernah menjatuhkan demosi kepada kepala OPD sebelumnya. Namun ia menegaskan kebijakan itu bisa berjalan jika kinerja tidak membaik.
Maulana juga membuka ruang pergeseran jabatan. Ia mempersilakan kepala OPD yang tidak siap mengikuti arah kebijakan untuk mengundurkan diri.
“Kepala OPD yang tidak mau berubah atau yang mau pindah, ajukan suratnya. Saya setujui hari ini juga. Siap-siap eselon III yang bagus-bagus naik menjadi kepala OPD,” katanya.
Pernyataan itu menandai di mulainya fase evaluasi ketat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dengan fokus pada peningkatan kinerja dan disiplin birokrasi.(ar)
