PPPK Paruh Waktu Perjuangkan Status, Akan Temui KemenPANRB dan BKN Hari Ini

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026 - 05:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Herru Gama Yudha akan memimpin langsung agenda audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 22 April 2026. ( Poto : Lintasedukasi.com )

Ketua Umum Herru Gama Yudha akan memimpin langsung agenda audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 22 April 2026. ( Poto : Lintasedukasi.com )

Jakarta, oegopost.id – Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia mempercepat langkah perjuangan untuk mendapatkan kepastian status anggotanya. Ketua Umum Herru Gama Yudha akan memimpin langsung agenda audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 22 April 2026.

Herru menyatakan organisasinya membawa aspirasi jutaan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah. Mereka menuntut kepastian regulasi terkait perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Tiga Tuntutan Utama Disampaikan

Dalam audiensi tersebut, Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia menyusun tiga tuntutan utama.

Baca Juga :  Panglima TNI Pertama dari Matra Laut Tutup Usia

Pertama, organisasi mendesak pemerintah segera menerbitkan dasar hukum yang jelas dan tegas sebagai payung regulasi peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kedua, mereka meminta pemerintah menetapkan kriteria, tahapan, dan mekanisme pengangkatan secara rinci. Langkah ini bertujuan mencegah perbedaan penafsiran kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Ketiga, organisasi mendorong pemerintah menyusun skema penganggaran yang tepat agar perubahan status kepegawaian tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Baca Juga :  Tanjab Barat Kumpulkan 74 Sapi Kurban ASN, Ini Pesannya

Kepastian Status Jadi Kebutuhan Mendesak

Herru menegaskan seluruh anggota membutuhkan kepastian kebijakan secepatnya. Ia menilai kejelasan status akan meningkatkan ketenangan kerja sekaligus mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, ketidakpastian regulasi selama ini menghambat perencanaan karier, kesejahteraan pegawai, dan penyusunan anggaran di daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil keputusan konkret.***

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia
Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri
Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan
Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia
UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun
Alasan DKPP Tak Hadirkan Gibran di Sidang Etik Syarat Pendidikan
Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Usut Dugaan Makar Sadap Presiden
Syarat Dokumen dan Cara Buat Akun SSCASN CPNS 2026
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:23 WIB

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia

Sabtu, 21 November 2026 - 14:05 WIB

Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri

Sabtu, 21 November 2026 - 09:54 WIB

Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan

Jumat, 20 November 2026 - 13:18 WIB

Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 10:25 WIB

UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun

Berita Terbaru

Ilustrasi PPPK.(poto: ist).

Pemerintahan

Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu, Siap-Siap Tes CPNS 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:17 WIB

Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III khusus untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.(poto: kompas.com).

Pemerintahan

Kemendagri Ganjar Pemda Berprestasi Maluku dan Nusa Tenggara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:11 WIB