Jambi, oegopost.id – Sinergi Pemprov Jambi HGU menjadi kunci utama dalam mengantisipasi ancaman puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat merangkul seluruh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan.
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan puncak Karhutla secara virtual. Agenda penting ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin (7/9/2026).
Komandan Korem (Danrem) 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan strategis tersebut. Kehadiran pimpinan militer ini menegaskan keseriusan aparat keamanan dalam mengawal pencegahan kebakaran lahan.
Langkah Strategis Pemerintah Rangkul Pengusaha Pemegang HGU
Pemerintah daerah merancang Rakor ini sebagai langkah konkret memperkuat koordinasi dan keterlibatan aktif dunia usaha. Seluruh perusahaan pemegang izin HGU wajib meningkatkan kewaspadaan, terutama pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sejumlah pejabat daerah hadir secara langsung mendampingi Gubernur selama kegiatan Zoom Meeting berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi bersama Kepala Dinas Kehutanan tampak menyimak seluruh rangkaian arahan.
Dinas Perkebunan serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga ikut memberikan masukan teknis dalam rapat tersebut. Sementara itu, para pengusaha dan perwakilan pemegang izin HGU mengikuti diskusi secara cermat dari tempat masing-masing.
Komitmen Bersama Penanganan Kebakaran Lahan Secara Terpadu
Kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, dan pelaku usaha menjadi benteng utama dalam menghadapi potensi kebakaran lahan. Seluruh pemangku kepentingan harus menyatukan langkah agar ancaman kabut asap tidak merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan warga.
Pemerintah mendorong setiap perusahaan untuk memperkuat tindakan pencegahan di lapangan secara mandiri. Pihak manajemen konsesi harus melengkapi sarana prasarana serta membentuk regu pemadam kebakaran yang teratih.
Tim lapangan wajib bergerak cepat memadamkan api begitu mendeteksi kemunculan titik panas di sekitar area kerja. Respon cepat sangat penting agar kebakaran kecil tidak meluas hingga sulit dikendalikan.
Dampak bencana Karhutla terbukti sangat merugikan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian secara signifikan.
Rakor terpadu ini menegaskan komitmen bersama bahwa penanganan kebakaran harus berlangsung secara terukur dan bertanggung jawab. Setiap pemegang izin HGU memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan wilayah konsesi masing-masing dari bahaya api.(ar)
