Jambi, Oegopost.id – Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan Kabupaten Muaro Jambi sebagai lokomotif ekonomi baru di kawasan penyangga ibu kota. Kehadiran proyek jalan tol yang melintasi wilayah ini harus memberi untung langsung bagi pelaku usaha setempat, bukan sekadar memangkas durasi perjalanan.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rencana strategis itu saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-27 Kabupaten Muaro Jambi di Gedung DPRD setempat, Selasa (27/10/2026). Ia menegaskan, lintasan Tol Jambi–Bayung Lencir membelah wilayah Muaro Jambi paling panjang dibanding daerah lain.
Kajian Rest Area Tol dan Daya Tarik Kampus Besar
Pemerintah daerah kini menggandeng Bappenas membentuk tim kajian terpadu. Tim ini merancang tata kelola rest area dan koridor tol agar menyerap produk usaha mikro warga sekitar.
Al Haris tidak ingin lintasan megah tersebut sepi dari denyut ekonomi rakyat. Koridor jalan bebas hambatan mesti menumbuhkan titik-titik niaga baru yang membuka banyak lapangan kerja.
Selain jalur tol, kabupaten berjuluk Bumi Sailun Salimbai ini menyimpan modal kawasan yang sangat kuat. Dua kampus perguruan tinggi negeri besar, yakni Universitas Jambi dan UIN, berdiri kokoh di wilayah ini.
Keberadaan kampus-kampus tersebut berdampingan langsung dengan pabrik dan dermaga pelabuhan sungai. Kondisi ini membuat Muaro Jambi sangat siap memikat modal para pemodal luar daerah.
Cegah Karhutla Kemarau dan Validasi Bantuan Warga
Di samping urusan bisnis, Al Haris mengingatkan seluruh jajaran pemerintah desa memperketat pengawasan lingkungan menjelang musim kemarau. Ia meminta para pejabat wilayah turun mengedukasi warga agar tidak lagi membersihkan kebun lewat cara membakar semak.
Pendidikan budi pekerti anak muda lewat pondok pesantren juga menjadi sorotan gubernur demi menangkal kabar bohong di jagat digital. Pejabat daerah dituntut menjaga kerukunan kerja agar pelayanan publik tidak terganggu isu liar media sosial.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno memastikan jajarannya berfokus memangkas angka kemiskinan dan membenahi mutu sekolah. Pihaknya mewajibkan perangkat desa memperbarui data sosial warga secara jujur dari rumah ke rumah.
Bambang menegaskan, aparat tidak boleh menyalurkan bantuan sosial berbekal data lawas yang melenceng dari kenyataan lapangan. Langkah tertib data ini memuluskan bantuan kesehatan dan pangan tepat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.(ar)
