Sungai Penuh, oegopost.id – Pelaksanaan Bimtek BPD Sungai Penuh di Grand Hotel Kota Jambi memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat. Warga menilai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa tersebut menghabiskan anggaran daerah hingga ratusan juta rupiah secara berlebihan.
Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) menggelar agenda bimbingan teknis ini selama empat hari, mulai 23 hingga 26 September 2026. Panitia memberikan pelatihan mengenai pengawasan pembangunan fisik serta tata kelola keuangan dana desa bagi seluruh perwakilan peserta.
Sebanyak 65 desa di Kota Sungai Penuh mengirimkan rata-rata lima perwakilan aparatur untuk menghadiri forum tersebut. Sebanyak 325 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercatat memadati ruang pertemuan hotel berbintang di luar daerah tersebut.
Setiap peserta mengeluarkan biaya operasional kepesertaan sekitar Rp2,5 juta selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Total perputaran dana publik untuk membiayai rombongan besar ini menembus angka fantastis Rp812,5 juta.
Angka ratusan juta rupiah tersebut masih menjadi estimasi awal berdasarkan hitungan kasar tarif kepesertaan per individu. Pihak penyelenggara hingga saat ini belum membeberkan dokumen rincian pembiayaan resmi maupun asal-usul sumber dana kegiatan. Warga kini menyuarakan desakan terbuka agar pimpinan daerah segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh.
Urgensi Pelatihan Ratusan Juta Jelang Masa Purna Tugas
Masyarakat mempertanyakan urgensi penyelenggaraan pelatihan berbiaya fantastis ini mengingat masa jabatan anggota BPD berakhir pada 2027 mendatang. Warga memandang pengeluaran dana hampir Rp1 miliar tersebut sangat tidak efektif untuk sisa masa pengabdian yang sangat singkat.
Publik meragukan manfaat jangka panjang program ini terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan desa di Kota Sungai Penuh. Warga memprotes keras kebijakan panitia yang justru menggelar kegiatan pelatihan di hotel luar kabupaten.
Perjalanan dinas melintasi antar-kabupaten tersebut otomatis menyedot biaya transportasi dan akomodasi tambahan dalam jumlah besar. Dinas PMD semestinya mengutamakan penyelenggaraan acara di dalam wilayah daerah sendiri guna mendukung langkah efisiensi kas daerah.
Pemanfaatan fasilitas pertemuan lokal sanggup menekan biaya penginapan serta ongkos logistik peserta secara drastis. Keputusan memilih lokasi luar kota menunjukkan ketidakpekaan penyelenggara terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang memperketat pengeluaran operasional.
Respons Minim Pejabat Terkait Aliran Dana Pelatihan
Kepala Dinas PMD Kota Sungai Penuh, Setra Delpi, hanya memberikan tanggapan yang sangat singkat saat wartawan mengonfirmasi kegiatan ini melalui pesan WhatsApp. Pejabat bersangkutan sekadar menuliskan nama lembaga mitra tanpa menguraikan dasar kebijakan maupun pertimbangan penunjukan lokasi luar daerah.
“Lapin,” tulis Setra Delpi singkat melalui pesan tertulis kepada awak media yang meminta penjelasan resmi.
Sikap tertutup pejabat dinas tersebut semakin menyulut tanda tanya publik mengenai dasar pertimbangan pemilihan hotel mewah di luar wilayah. Dinas terkait bersama panitia LAPIN belum memberikan bukti rincian pengeluaran untuk honor narasumber, biaya sewa kamar, maupun tiket transportasi.
Warga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi syarat mutlak untuk mencegah penyelewengan dana desa. Pengusutan terhadap LAPIN serta pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran dinas terkait menjadi tuntutan utama warga demi menjaga integritas tata kelola anggaran daerah.(ar)
