Merangin, oegopost.id – Mutasi kepala sekolah Merangin kembali memicu perhatian publik setelah kebijakan penataan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Merangin, Jambi, menimbulkan perdebatan di media sosial dan ruang publik.
Sejumlah pejabat pendidikan, mantan pejabat daerah, dan kepala sekolah ikut terlibat dalam diskusi tersebut.
Sorotan publik mengarah pada Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, Tabri Ahmad.
Ia menyampaikan pandangannya melalui akun Facebook pribadinya di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan mutasi kepala sekolah.
Perdebatan Bermula di Media Sosial
Diskusi awal muncul di grup media sosial Merangin Care. Akun bernama Nyasar Man menyampaikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.
Ia juga menilai ASN yang memilih tempat tugas sebaiknya mempertimbangkan ulang posisinya dalam birokrasi. Pernyataan itu kemudian memicu tanggapan dari sejumlah pengguna media sosial lainnya.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Fajarman Hasyim, menanggapi pernyataan tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan penempatan ASN harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan selain aspek administratif.
Fajarman meminta pemerintah daerah memperhatikan dampak kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi ASN yang terdampak mutasi.
Kabid Dikdas Tegaskan Status Kepala Sekolah
Kabid Dikdas Tabri Ahmad menegaskan bahwa kepala sekolah bukan jabatan struktural yang melekat pada ASN. Ia menjelaskan bahwa guru menjalankan tugas utama sebagai pendidik dan pengajar di sekolah.
Ia juga menyampaikan bahwa kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang dapat di berikan dan dapat di hentikan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, guru tetap dapat kembali menjalankan tugas pokok apabila tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.
Tabri menegaskan hal tersebut dengan merujuk pada regulasi terbaru, termasuk Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah melalui sistem nasional.
Reaksi Kepala Sekolah yang Terdampak
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari sejumlah kepala sekolah yang terdampak mutasi dan penonaktifan jabatan. Beberapa di antara mereka menyampaikan kekecewaan dan meminta penjelasan langsung dari Dinas Pendidikan Merangin.
Sejumlah kepala sekolah mencoba menemui pihak dinas untuk meminta klarifikasi, namun mereka tidak berhasil bertemu karena pejabat terkait tidak berada di tempat.
Para kepala sekolah dan ASN terdampak kemudian mendatangi Wakil Ketua DPRD Merangin, Fahmi. Mereka menyampaikan keluhan terkait kebijakan mutasi dan penataan jabatan kepala sekolah.
Dalam pertemuan itu, mereka meminta DPRD ikut memperhatikan kondisi yang mereka alami agar kebijakan pendidikan berjalan lebih adil dan jelas.
Sebagian kepala sekolah menyatakan kesediaan untuk kembali menjadi guru jika tidak lagi menjabat. Mereka menilai jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah.
Meski demikian, mereka tetap meminta pemerintah daerah menjalankan proses penataan jabatan secara transparan dan komunikatif. Mereka juga menekankan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.(ar)
