Jawa Barat, oegopost.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, mendorong perubahan besar dalam pengelolaan kawasan industri di wilayahnya. Ia meminta seluruh pengelola kawasan industri membangun hunian layak bagi para buruh yang bekerja di area tersebut. KDM menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan investasi, tetapi juga memastikan kesejahteraan pekerja ikut meningkat.
Tekankan Tanggung Jawab Sosial Pengelola Industri
KDM menegaskan bahwa pengelola kawasan industri harus ikut bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar pekerja. Ia meminta perusahaan tidak hanya membangun pabrik dan fasilitas produksi, tetapi juga menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Ia menilai banyak buruh masih menghadapi kesulitan tempat tinggal. Banyak pekerja menyewa kontrakan sempit, tinggal di kos padat, atau menempuh perjalanan jauh setiap hari dari tempat tinggal ke lokasi kerja. Kondisi ini, menurut KDM, menekan kualitas hidup pekerja dan menurunkan efisiensi kerja.
Karena itu, ia mendorong pembangunan apartemen atau rumah susun di sekitar kawasan industri. Ia meminta pengelola kawasan industri menyusun perencanaan terintegrasi yang memasukkan aspek perumahan sebagai bagian dari infrastruktur utama.
Dorong Hunian Dekat Lokasi Kerja untuk Tingkatkan Produktivitas
KDM menjelaskan bahwa hunian yang dekat dengan tempat kerja akan memberikan banyak keuntungan. Buruh dapat menghemat waktu perjalanan, mengurangi biaya transportasi, dan memiliki waktu istirahat yang lebih baik.
Ia juga meyakini kondisi ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan lingkungan tinggal yang lebih tertata, pekerja dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan stabil.
Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan pendekatan digital untuk mendukung program perumahan. KDM menyiapkan sistem berbasis aplikasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengakses bantuan perumahan dan program rumah tidak layak huni (rutilahu) secara lebih cepat dan transparan.
Tantangan Implementasi di Kawasan Industri
Meski kebijakan ini mendapat perhatian luas, pengelola kawasan industri menghadapi tantangan dalam implementasinya. Mereka perlu menyesuaikan tata ruang, investasi, serta regulasi pembangunan.
Pengembang harus menghitung ulang kebutuhan lahan dan biaya pembangunan jika harus menyediakan hunian vertikal bagi buruh. Namun KDM tetap menekankan bahwa pembangunan industri harus berjalan seimbang dengan kesejahteraan sosial.
Kebijakan ini menunjukkan arah baru pembangunan industri di Jawa Barat. KDM ingin menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya berfokus pada produksi dan investasi, tetapi juga memperhatikan kehidupan pekerja secara menyeluruh.
Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan kawasan industri yang lebih humanis, produktif, dan berkelanjutan.***
