Jambi, oegopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyoroti kondisi solar subsidi SPBU Jambi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Jambi. Antrean ini terus terjadi dan melibatkan berbagai jenis kendaraan setiap hari.
Sejumlah SPBU di Kota Jambi menerima antrean kendaraan roda empat dan roda enam dalam jumlah besar. Antrean itu membuat area SPBU padat dan memperlambat arus lalu lintas di sekitarnya.
Di lapangan, sejumlah kendaraan pribadi juga ikut mengisi solar subsidi. Pengendara terlihat membawa mobil seperti Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Mitsubishi Pajero. Kondisi ini memunculkan sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan subsidi.
DPRD Minta Aparat Bertindak Tegas
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan di SPBU. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi.
Ia juga meminta pemerintah dan aparat menghentikan penggunaan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Ia menilai langkah tegas dapat mengurangi antrean panjang di SPBU.
Ivan juga mendorong pemerintah memperjelas aturan distribusi BBM subsidi. Ia menegaskan kendaraan mewah tidak boleh lagi menggunakan solar subsidi.
Sistem Barcode Perlu Pengawasan Ketat
Ivan menilai sistem barcode sudah tepat untuk membatasi penyaluran solar subsidi. Namun ia melihat pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal.
Ia meminta pengelola SPBU menjalankan sistem sesuai aturan tanpa pengecualian. Ia juga meminta pengawasan rutin agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menyoroti persoalan yang sama. Ia menekankan perlunya tindak lanjut dari imbauan Komisi XII DPR RI terkait pengawasan SPBU.
Ia meminta Pertamina dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia menilai kerja sama semua pihak penting untuk mencegah penyimpangan.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan yang kuat dapat menekan antrean panjang di SPBU.
DPRD Jambi mengimbau pemilik kendaraan menengah ke atas agar tidak menggunakan solar subsidi. Mereka meminta masyarakat menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite.
DPRD menilai langkah ini penting agar subsidi tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan solar subsidi hanya digunakan oleh pihak yang berhak.(ar)
