Jakarta, oegopost.id – Anggota Firman Soebagyo menilai sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi menekan ruang gerak sektor swasta Indonesia yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada APBN, melainkan membutuhkan peran kuat dunia usaha.
Swasta Dinilai Jadi Penggerak Utama Ekonomi
Firman menegaskan sektor swasta memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.
Ia menyebut kontribusi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.
Dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (30/5/2026), Firman menilai kebijakan pemerintah seharusnya tidak justru melemahkan pelaku usaha yang sudah berjalan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi, bukan kompetisi antara negara dan sektor swasta.
Ia menegaskan, jika regulasi tidak mendukung iklim usaha, maka target pembangunan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi yang kuat di lapangan.
Keterbatasan APBN Jadi Sorotan
Firman menjelaskan bahwa kemampuan fiskal negara memiliki batasan yang jelas. Ia menilai APBN tidak mungkin menanggung seluruh beban pembangunan nasional yang terus meningkat setiap tahun.
Ia menyoroti besarnya porsi belanja negara yang terserap untuk berbagai sektor prioritas, mulai dari pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur. Kondisi ini membuat ruang fiskal semakin terbatas.
Menurut Firman, DPR RI perlu mendorong kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta agar dapat tumbuh dan menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Pemerintah Diminta Jadi Fasilitator Ekonomi
Firman menilai negara tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut negara maju berkembang karena memiliki ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai fasilitator, bukan sebagai pesaing pelaku usaha. Menurutnya, arah kebijakan harus menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menilai dunia usaha saat ini membutuhkan stabilitas regulasi, penyederhanaan aturan, serta insentif yang jelas agar investasi terus meningkat.
Kepastian Hukum dan Iklim Investasi Jadi Kunci
Firman menegaskan pelaku usaha membutuhkan kepastian dalam menjalankan bisnis. Ia menilai ketidakpastian regulasi justru dapat menurunkan minat investasi dan menghambat ekspansi usaha.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kurang mendukung pertumbuhan dunia usaha. Menurutnya, kebijakan ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.
Firman menilai sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Penutupan Gerai Ritel Jadi Sinyal Tekanan Usaha
Firman turut menyoroti fenomena penutupan sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa daerah. Ia menyebut kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai indikator tekanan pada dunia usaha.
Ia menjelaskan bahwa ritel modern tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dan membuka rantai pasok bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, ketika usaha besar mulai menutup gerai, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga pekerja, pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah.
Dampak ke UMKM dan Ekonomi Daerah
Firman menilai ritel modern memiliki efek berantai yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa UMKM yang menjadi pemasok juga ikut terdampak ketika aktivitas usaha ritel melemah.
Ia menambahkan, perlambatan sektor ritel dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Kondisi ini, menurutnya, perlu diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang lebih adaptif.
Dorongan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Firman mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat pertumbuhan sektor swasta. Ia menilai arah kebijakan harus lebih berpihak pada penguatan ekosistem usaha.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat jika sektor swasta diberi ruang berkembang. Dalam pandangannya, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dan penguatan APBN.
Target Pertumbuhan Ekonomi Jadi Tantangan
Firman juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta agenda hilirisasi industri nasional akan sulit tercapai tanpa dukungan kuat dari sektor swasta. Ia menilai kedua target tersebut membutuhkan sinergi yang nyata.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya di tentukan oleh kebijakan fiskal, tetapi juga oleh iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.(ar)
