Jambi, oegopost.id – Penguatan kapasitas HAM menjadi fokus utama Kanwil KemenHAM Jambi dalam forum yang membahas hubungan HAM dan kualitas demokrasi.
Kegiatan ini juga menyoroti tantangan nyata seperti politik uang, konflik agraria, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat.
Berbagai elemen hadir dalam diskusi ini, mulai dari organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa, hingga jurnalis. Mereka membahas cara memperkuat pemahaman HAM agar lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari.
HAM dan Demokrasi Saling Menguatkan
Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa HAM dan demokrasi saling berkaitan erat. Ia menyebut demokrasi yang sehat akan langsung memperkuat perlindungan hak warga.
Sukiman juga meminta partai politik lebih aktif menjaga hak masyarakat. Ia menilai partai politik tidak hanya berperan saat pemilu, tetapi juga dalam mengawal kebijakan publik.
“Kalau demokrasi berjalan baik, HAM ikut terjaga. Partai politik harus ikut bertanggung jawab,” kata Sukiman.
Tantangan HAM Masih Terjadi di Jambi
Sukiman memaparkan sejumlah persoalan yang masih muncul di Jambi. Ia menyebut konflik agraria, masalah hutan adat, dan akses pendidikan di wilayah pedalaman sebagai isu utama.
Ia menekankan perlunya kerja sama semua pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga politik harus bergerak bersama agar solusi yang muncul lebih adil dan tepat sasaran.
Kanwil KemenHAM Jambi juga mengawasi setiap kebijakan daerah agar tetap sesuai prinsip HAM. Lembaga ini aktif mengecek agar aturan tidak merugikan masyarakat.
Layanan Pengaduan Dibuka untuk Warga
Sukiman mengajak masyarakat menggunakan layanan pengaduan HAM jika mengalami dugaan pelanggaran. Kanwil membuka akses pelaporan agar warga bisa menyampaikan masalah dengan mudah.
Ia menilai layanan ini dapat mempercepat penyelesaian kasus di lapangan. Warga tidak perlu bingung mencari jalur hukum jika mengalami pelanggaran hak.
Dosen Mochammad Farisi dari Universitas Jambi menyoroti masalah serius dalam demokrasi, terutama biaya politik yang tinggi.
Ia menjelaskan bahwa biaya Pilkada yang mahal sering mendorong calon kepala daerah mencari sponsor. Kondisi ini kemudian memicu praktik yang tidak sehat dalam pemerintahan.
“Banyak kepala daerah terjebak karena harus mengembalikan modal politik,” ujar Farisi.
Hak Politik Bukan Sekadar Memilih
Farisi menilai banyak masyarakat masih memahami hak politik secara sempit. Ia menyebut sebagian orang hanya menganggapnya sebagai aktivitas mencoblos saat pemilu.
Padahal, hak politik juga mencakup tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Ia mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menentukan pilihan.
Menurutnya, edukasi politik menjadi kunci agar warga tidak mudah terpengaruh uang atau janji politik.
Politik Uang Masih Mempengaruhi Pemilih
Farisi juga menyoroti praktik politik uang yang masih terjadi di berbagai daerah. Ia melihat sebagian pemilih masih menerima pemberian saat pemilu.
Selain itu, faktor kedekatan kelompok dan identitas juga masih memengaruhi pilihan politik masyarakat. Kondisi ini membuat kualitas demokrasi belum berkembang maksimal.
Ia mendorong perubahan pola pikir agar masyarakat memilih berdasarkan kapasitas calon, bukan imbalan sesaat.
Edukasi Politik Jadi Solusi Utama
Peserta forum sepakat bahwa edukasi politik dan HAM harus terus diperkuat. Mereka menilai pemahaman masyarakat menjadi kunci utama untuk memperbaiki demokrasi.
Kampanye edukasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga kampus, organisasi masyarakat, dan media. Semua pihak perlu bergerak bersama.
Dengan kerja sama ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam berdemokrasi.
Penutup
Diskusi HAM di Jambi menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga soal kesadaran masyarakat. Tantangan seperti politik uang dan konflik sosial masih perlu mendapat perhatian serius.
Jika edukasi dan kesadaran HAM terus diperkuat, kualitas demokrasi di daerah bisa tumbuh lebih sehat dan berpihak pada masyarakat.(ar)
