Jakarta, oegopost.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan tidak ada peralihan PPPK ke CPNS 2026 dalam kebijakan pemerintah terbaru. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, secara tegas menyampaikan klarifikasi ini untuk merespons kabar yang sempat beredar luas di masyarakat.
Zudan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun instruksi yang mengarah pada pengangkatan otomatis PPPK menjadi CPNS. Ia meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan aparatur sipil negara.
BKN Tegaskan Tidak Ada Peralihan PPPK ke CPNS 2026
BKN menelusuri informasi yang memicu isu peralihan status tersebut. Dari hasil penelusuran, lembaga ini menemukan bahwa kabar tersebut muncul dari penafsiran keliru terhadap surat edaran tertentu. Zudan menegaskan bahwa surat tersebut tidak berisi kebijakan perubahan status ASN, melainkan hanya mengatur hal teknis kepegawaian.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses kepegawaian di lingkungan pemerintah tetap mengikuti aturan resmi yang berlaku. Pemerintah tidak dapat mengubah status ASN secara otomatis tanpa melalui mekanisme seleksi yang sah.
Klarifikasi BKN Soal Isu PPPK Menjadi CPNS
BKN menegaskan bahwa PPPK tetap berada dalam skema kepegawaian yang berbeda dengan CPNS. Pemerintah menetapkan PPPK sebagai tenaga profesional yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
Jika seorang PPPK ingin menjadi CPNS, maka ia harus mengikuti seleksi nasional seperti pelamar umum lainnya. Pemerintah tidak memberikan jalur khusus atau konversi otomatis bagi PPPK menuju status CPNS.
Pemerintah minta masyarakat tetap tenang
BKN mengimbau masyarakat, khususnya aparatur sipil negara, untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Zudan meminta publik untuk selalu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah dan BKN dalam memperoleh informasi kepegawaian.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki sistem manajemen ASN agar lebih transparan, profesional, dan berbasis merit. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan akan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah.
Kesimpulan
BKN memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan peralihan PPPK menjadi CPNS pada tahun 2026. Pemerintah tetap menjalankan sistem ASN sesuai aturan yang berlaku, dan setiap perubahan status kepegawaian hanya dapat dilakukan melalui proses seleksi resmi.Dengan demikian, BKN tegaskan tidak ada peralihan PPPK ke CPNS 2026 dan seluruh proses ASN tetap mengikuti jalur seleksi resmi.***
