Jakarta, oegopost.id – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi baru ini mengubah lanskap hubungan kerja di Indonesia secara mendasar.
Pemerintah dan DPR merancang undang-undang ini untuk memperkuat posisi tawar buruh. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan aturan ini membawa terobosan nyata bagi kesejahteraan pekerja.
Formula Gaji Minimum Naik dan Tabungan Pesangon Wajib
Undang-undang baru ini merombak total mekanisme penetapan upah minimum. Pemerintah menaikkan rentang indeks variabel pengupahan dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–1,0.
Perubahan indeks tersebut langsung memberi ruang kenaikan gaji bulanan yang lebih tinggi. Formula baru ini menghitung pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kondisi objektif daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) kini memegang kendali penuh atas survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah ini menghapus potensi benturan kepentingan di Dewan Pengupahan Daerah.
Gubernur wajib menetapkan upah minimum berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula dan survei KHL. Langkah ini menjamin buruh menerima penghasilan yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup harian.
Terobosan penting lainnya mewajibkan pengusaha menyiapkan dana cadangan pesangon. Lembaga pemerintah akan mengelola dana khusus ini agar buruh langsung menerima haknya saat terkena PHK.
Pemerintah menyiapkan sanksi administratif tegas bagi perusahaan yang mengabaikan tabungan pesangon ini. Pengusaha nakal menghadapi risiko penghentian kegiatan usaha jika terbukti melanggar aturan.
Perlindungan Ojol, Kurir Digital, dan Pembatasan Ketat Outsourcing
Negara kini hadir memperluas jaminan sosial hingga ke sektor informal dan pekerja platform. Kurir aplikasi digital serta pengemudi ojek online berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari perusahaan aplikasi.
Pemerintah pusat dan daerah menyalurkan bantuan iuran bagi pekerja informal berpenghasilan rendah. Skema ini menanggung Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) secara berkala.
Aturan anyar ini juga membatasi masa Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT) maksimal dua tahun. Perusahaan hanya boleh memperpanjang kontrak kerja sebanyak dua kali dengan durasi masing-masing satu tahun.
Sistem alih daya atau outsourcing juga mengalami pemangkasan skopa secara signifikan. Perusahaan kini hanya boleh menerapkan alih daya pada empat jenis jasa penunjang operasional.
Empat bidang tersebut meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan pekerja, tenaga pengamanan, dan transportasi karyawan. Di luar empat sektor tersebut, perusahaan wajib mengangkat pekerja langsung tanpa agen perantara.
BUMN serta perusahaan tambang dan minyak wajib menyalurkan pekerjaan alih daya melalui anak perusahaan resmi. Edy meminta pemerintah segera menerbitkan aturan turunan agar seluruh hak baru buruh ini bisa langsung berlaku di lapangan.(ar)
