Jambi, oegopost.id – kesiapsiagaan karhutla Jambi menjadi fokus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Dinas ini menurunkan 30 unit alat berat dan 75 personel untuk memperkuat penanganan di wilayah rawan.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan PUTR Provinsi Jambi, M Naufal Afandi, menyatakan pihaknya menyiapkan seluruh armada dan personel dalam kondisi siaga penuh. Ia menegaskan tim siap bergerak kapan saja ketika kebakaran muncul di lapangan.
Alat Berat Ditempatkan di Wilayah Rawan
PUTR Jambi menempatkan 30 unit alat berat di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dinas ini membagi armada ke sejumlah titik strategis untuk mempercepat respons penanganan karhutla.
Armada tersebut meliputi ekskavator, bomag, grader, long arm, dan backhoe loader. PUTR menggunakan alat ini untuk membuka akses menuju lokasi kebakaran, membangun sekat bakar, dan membantu pemadaman di area sulit dijangkau kendaraan biasa.
Naufal menjelaskan tim memanfaatkan alat berat tersebut untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Ia menegaskan kesiapan alat dan personel menjadi kunci dalam mengendalikan api agar tidak meluas.
75 Personel Siaga di Lapangan
PUTR Jambi mengerahkan 75 personel yang telah mengikuti pelatihan penanganan darurat karhutla. Tim ini tetap siaga penuh selama musim kemarau berlangsung dan siap bergerak cepat sesuai instruksi.
Naufal menegaskan seluruh personel memahami peran masing-masing dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia juga memastikan koordinasi berjalan dengan instansi terkait agar respons di lapangan lebih efektif.
“Ketika terjadi kebakaran hutan, tim kita langsung bergerak,” ujar Naufal.
PUTR menekankan kecepatan respons untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain dan menekan dampak yang lebih besar.
Pemprov Jambi Perkuat Status Siaga Darurat
Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin apel siaga darurat karhutla di Korem 042/Garuda Putih. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutla mulai 27 April hingga 30 November 2026.
Pemprov mencatat 1.205 hotspot hingga awal Juni dengan luas terdampak lebih dari 121 hektare. Data ini mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan di seluruh wilayah.
Al Haris meminta seluruh bupati dan wali kota, TNI/Polri, serta instansi terkait menggerakkan seluruh sumber daya untuk menangani karhutla secara cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah Provinsi Jambi menilai karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan transportasi masyarakat.
Kabut asap yang muncul dari kebakaran lahan memicu gangguan pernapasan dan menghambat aktivitas warga. Selain itu, kebakaran di lahan gambut memperparah kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu lama untuk pulih.
Pemerintah terus mendorong langkah pencegahan agar dampak tersebut dapat ditekan sejak dini.
Pemprov Jambi mendorong program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagai solusi jangka panjang. Program ini membantu masyarakat membuka lahan secara aman tanpa menimbulkan risiko kebakaran.
Pemerintah juga mendukung penggunaan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan lahan. Langkah ini diharapkan menekan praktik pembakaran yang sering memicu karhutla.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Jambi menargetkan penanganan karhutla berjalan lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi sepanjang musim kemarau 2026.(ar)
