Pelemahan Rupiah Mulai Tekan Pedagang Tahu Tempe, Pemerintah Pantau Daya Beli

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 8 Juni 2026 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). ( poto : kompas.com )

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). ( poto : kompas.com )

Jakarta, oegopost.id – Pelemahan rupiah tekan pedagang mulai terlihat pada usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kondisi tersebut mulai mengurangi keuntungan pedagang tahu dan tempe, tetapi pemerintah belum menemukan tanda penurunan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Purbaya menjelaskan pelemahan nilai tukar langsung meningkatkan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku impor membuat pelaku usaha harus menanggung beban usaha yang lebih besar.

Menurut dia, pedagang tahu dan tempe menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya. Sebagian pedagang menyesuaikan harga jual, sementara sebagian lainnya memilih menahan kenaikan harga meski keuntungan menyusut.

Purbaya menilai stabilitas rupiah menjadi faktor penting untuk menjaga biaya usaha tetap terkendali. Jika nilai tukar bergerak lebih stabil, pelaku usaha kecil memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan harga dan menjaga keberlangsungan usaha.

Stabilitas Rupiah Berpengaruh ke Konsumsi Rumah Tangga

Purbaya mengatakan pemerintah juga memperhatikan dampak nilai tukar terhadap rumah tangga. Rupiah yang stabil membantu menjaga harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi agar tidak naik terlalu cepat.

Baca Juga :  Rupiah Tembus Rekor Terendah Rp17.721 per Dolar AS di Tengah Tekanan Global

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar pencapaian indikator ekonomi makro. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat merasakan manfaat stabilitas ekonomi dalam kegiatan sehari-hari.

Meski menghadapi tekanan dari nilai tukar, pemerintah belum melihat tanda pelemahan konsumsi secara luas. Sejumlah indikator ekonomi masih menunjukkan aktivitas belanja masyarakat tetap bergerak.

Pemerintah Minta Penilaian Ekonomi Berdasarkan Data Luas

Purbaya juga menanggapi laporan mengenai penurunan omzet sejumlah warung tegal atau warteg di Jakarta. Ia meminta publik tidak langsung menarik kesimpulan bahwa kondisi tersebut mencerminkan daya beli nasional.

Menurutnya, kondisi usaha di satu lokasi belum tentu mewakili situasi ekonomi secara keseluruhan. Banyak faktor dapat memengaruhi omzet, mulai dari persaingan usaha hingga perubahan kebiasaan konsumen.

Pemerintah memilih menggunakan data yang lebih luas untuk membaca kondisi ekonomi nasional. Dengan pendekatan itu, pemerintah dapat melihat tren konsumsi secara lebih akurat.

Laporan mengenai penurunan penjualan warteg memang muncul dalam beberapa bulan terakhir. Pada periode yang sama, harga sejumlah bahan pangan juga bergerak naik.

Baca Juga :  Cek Endra Tanam Perdana Sawit di Sarolangun, Dorong Ekonomi dan Lapangan Kerja Warga

Namun, Purbaya menyebut indikator konsumsi dan aktivitas ritel masih menunjukkan pertumbuhan. Data tersebut membuat pemerintah belum mengubah kesimpulan mengenai kondisi daya beli masyarakat.

Perubahan Pola Belanja Masih Dikaji

Pemerintah juga mulai mengkaji perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu perubahan yang muncul ialah kecenderungan memilih paket makanan dengan harga lebih terjangkau.

Purbaya menilai perubahan itu belum otomatis menunjukkan tekanan ekonomi. Pemerintah akan mempelajari penyebabnya sebelum mengambil kesimpulan.

Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai laporan dari lapangan. Jika tekanan konsumsi meluas, pemerintah siap menyiapkan langkah tambahan.

Dalam waktu dekat, pemerintah berharap pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara dapat meningkatkan aktivitas konsumsi.

Purbaya menyebut kebutuhan anggaran yang sebelumnya sekitar Rp30 triliun kini meningkat menjadi Rp40 triliun. Tambahan dana tersebut diharapkan memberi dorongan terhadap belanja masyarakat.

Ia kembali menekankan bahwa pemerintah harus menyusun kebijakan berdasarkan data yang lengkap dan menyeluruh. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan hanya dari pengamatan di satu atau dua lokasi.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sutan Adil Hendra Tegaskan Koperasi Merah Putih Jambi Siap Perkuat Usaha Lokal
Pemetaan Fiskal Daerah Jambi Mengungkap Kesenjangan Anggaran Dan Ketergantungan Transfer Pusat
Pemberdayaan Perempuan Desa Mengupeh Lewat Batik Lipe
Pemkab Tanjabbar Siap Fasilitasi Pasar Produk Ecoprint Kuala Dasal ke Jaringan Luar
Lindungi Karya Lokal, Kemenkum Jambi Pacu Daya Saing UMKM Bungo
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Naik Serempak di Akhir Pekan
Pertamina EP Jambi Sukses Lakukan Monetisasi Gas Lapangan Sengeti Senilai Rp1,6 Triliun
Kanwil DJPb Jambi Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 14:00 WIB

Sutan Adil Hendra Tegaskan Koperasi Merah Putih Jambi Siap Perkuat Usaha Lokal

Rabu, 22 Juli 2026 - 11:00 WIB

Pemetaan Fiskal Daerah Jambi Mengungkap Kesenjangan Anggaran Dan Ketergantungan Transfer Pusat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 22:30 WIB

Pemberdayaan Perempuan Desa Mengupeh Lewat Batik Lipe

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:00 WIB

Pemkab Tanjabbar Siap Fasilitasi Pasar Produk Ecoprint Kuala Dasal ke Jaringan Luar

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:30 WIB

Lindungi Karya Lokal, Kemenkum Jambi Pacu Daya Saing UMKM Bungo

Berita Terbaru