Jambi, oegopost.id – Ketua DPD HKTI Jambi, A.R. Sutan Adil Hendra, menyoroti harga TBS kelapa sawit yang sempat naik turun di sejumlah daerah, termasuk Jambi. Ia meminta perbaikan tata niaga sawit agar petani tidak terus terdampak fluktuasi harga. Ia menegaskan, tata niaga sawit nasional menjadi hal penting yang harus segera dibenahi supaya petani mendapat harga yang lebih stabil dan adil.
“Petani jangan terus jadi pihak yang paling dirugikan. Sistemnya harus kita perbaiki,” kata SAH.
Gejolak harga bikin petani waswas
Harga tandan buah segar di lapangan bergerak tidak stabil dalam beberapa waktu terakhir. Banyak petani mengeluhkan pendapatan mereka yang ikut berubah-ubah.
SAH menjelaskan, kondisi itu tidak hanya dipengaruhi produksi, tetapi juga sistem distribusi dan perdagangan yang belum berjalan optimal.
Ia menilai petani sawit membutuhkan kepastian harga karena komoditas ini menjadi sumber penghidupan utama di banyak daerah.
HKTI Jambi dukung langkah pemerintah
HKTI Jambi mendukung langkah pemerintah pusat yang mulai menata ulang sistem perdagangan sawit nasional. Pemerintah juga memperketat pengawasan ekspor agar harga lebih terkendali.
SAH menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan kekayaan alam Indonesia kembali ke masyarakat.
“Negara harus hadir supaya nilai sawit tidak hilang di tengah jalan,” ujarnya.
Ia juga meminta semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga petani, bekerja sama agar kebijakan ini berjalan lancar.
Pemerintah siapkan lima langkah stabilisasi
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga TBS sawit di lapangan.
Pertama, pemerintah menilai fluktuasi harga terjadi karena kekhawatiran pasar, bukan karena gangguan ekspor.
Kedua, pemerintah menjalankan sistem ekspor secara transparan tanpa biaya tambahan bagi pelaku usaha.
Ketiga, pemerintah menerapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu hingga 2026 sebelum berjalan penuh pada 2027.
Keempat, industri hilir sawit tetap beroperasi normal selama masa penyesuaian berlangsung.
Kelima, pemerintah meminta pabrik kelapa sawit mengikuti harga acuan CPO agar harga TBS petani tetap seimbang.
Pengawasan diperketat, petani diharapkan lebih tenang
HKTI Jambi mendorong pengawasan ketat di lapangan agar tidak ada pihak yang memainkan harga. SAH meminta pabrik kelapa sawit mengikuti aturan yang sudah di tetapkan pemerintah.
Jika ada pelanggaran, ia mendukung langkah hukum melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kalau ada yang bermain harga, harus di tindak tegas,” tegasnya.
Ia juga melihat peluang harga sawit kembali menguat karena permintaan global CPO terus meningkat dan program hilirisasi berjalan.
Optimisme ke depan
SAH optimistis kebijakan pemerintah akan memperbaiki kondisi petani sawit. Ia menilai stabilitas harga hanya bisa tercapai jika semua pihak menjaga komitmen.
Menurutnya, keseimbangan antara negara, industri, dan petani menjadi kunci utama agar sektor sawit tetap kuat.
“Kalau tata niaga kita sehat, petani pasti ikut sejahtera,” ujarnya.(ar)
