Tebo, oegopost.id – DPRD Tebo bergerak cepat menyikapi keluhan petani soal harga TBS kelapa sawit yang turun di Kabupaten Tebo.
Mereka menyiapkan pemanggilan seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) bersama Dinas Perkebunan untuk mencari penyebab utama anjloknya harga di lapangan.
DPRD Tebo Ambil Langkah Cepat
DPRD Tebo langsung menyoroti keluhan petani sawit yang semakin ramai di media sosial. Lembaga ini ingin memastikan harga Tandan Buah Segar (TBS) benar-benar mengikuti mekanisme yang adil.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tebo, Karno atau Bung Karno (BK), menyampaikan bahwa DPRD akan mengundang semua PKS dan Dinas Perkebunan untuk duduk bersama.
“Kami segera memanggil PKS dan Dinas Perkebunan untuk menjelaskan penurunan harga TBS yang dikeluhkan masyarakat,” kata BK, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan DPRD ingin mengetahui apakah penurunan harga terjadi karena kondisi pasar atau ada faktor lain yang memengaruhi.
DPRD Soroti Transparansi Harga
BK menilai keterbukaan informasi soal harga TBS sangat penting. Ia khawatir petani justru menerima dampak paling besar tanpa penjelasan yang jelas dari pihak terkait.
“Petani sudah bekerja keras. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dan merugikan mereka,” ujarnya.
Dinas Perkebunan Tebo juga akan diminta menjelaskan mekanisme penetapan harga agar masyarakat memahami prosesnya.
DPRD ingin semua data harga terbuka, sehingga tidak muncul dugaan atau spekulasi yang merugikan pihak tertentu.
Forum Bersama untuk Cari Solusi
DPRD Tebo menyiapkan forum bersama antara PKS, pemerintah daerah, dan perwakilan petani. Forum ini akan membahas langsung penyebab turunnya harga TBS.
BK menjelaskan bahwa dialog terbuka menjadi cara terbaik untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kalau ini murni karena pasar, kita jelaskan ke masyarakat. Tapi kalau ada masalah lain, harus kita benahi bersama,” tegasnya.
DPRD juga meminta PKS lebih transparan dalam menyampaikan data pembelian TBS dari petani.
Dampak Langsung ke Petani Sawit
Petani sawit di Tebo merasakan langsung dampak dari turunnya harga TBS. Banyak dari mereka mengandalkan hasil kebun sebagai sumber penghasilan utama.
Saat harga turun, pendapatan ikut menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Kondisi ini membuat sebagian petani kesulitan memenuhi kebutuhan harian.
BK menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar petani tidak terus dirugikan setiap kali harga berubah.
“Kami berdiri bersama masyarakat. Kami ingin masalah ini cepat jelas supaya petani tidak resah,” katanya.(ar)
