Jambi, oegopost.id – Isu mandatori B50 biodiesel memicu perhatian organisasi petani sawit rakyat yang menilai pemerintah perlu mengkaji ulang rencana peningkatan campuran biodiesel dari B35 ke B50. Mereka menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa kebijakan biodiesel harus memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pemasok utama bahan baku. Mereka juga menilai selama ini petani justru menanggung banyak konsekuensi dari program energi berbasis sawit.
Ketua organisasi, Mansuetus Darto, meminta pemerintah menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan transisi energi. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian manfaat industri sawit.
POPSI Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Mandatori B50
POPSI meminta pemerintah menunda penerapan mandatori B50 biodiesel sampai pemerintah melakukan kajian menyeluruh. Mereka menilai keputusan kenaikan campuran biodiesel tidak boleh berlangsung secara tergesa-gesa.
Organisasi ini mendorong pemerintah mengevaluasi dampak kebijakan terhadap harga tandan buah segar (TBS), inflasi, daya saing ekspor, serta kemampuan fiskal negara. Mereka juga menyoroti peran dana sawit dalam menopang program biodiesel nasional.
Mansuetus Darto menegaskan bahwa ketahanan energi tidak boleh mengorbankan jutaan petani sawit di daerah sentra produksi. Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan energi tetap berpihak pada petani kecil.
Petani Sawit Khawatir Beban Ekonomi Semakin Berat
Petani sawit menyampaikan kekhawatiran karena mereka menilai sebagian besar biaya program biodiesel selama ini menekan sektor hulu. Kondisi tersebut membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan kebijakan pemerintah.
POPSI mengusulkan pemerintah meninjau enam aspek utama sebelum menerapkan B50. Aspek tersebut mencakup harga TBS, keberlanjutan dana BPDP, kemampuan fiskal, daya saing ekspor, inflasi komoditas, serta kesejahteraan petani.
Darto menilai kebijakan tanpa evaluasi menyeluruh dapat memperburuk tekanan ekonomi petani sawit. Ia meminta pemerintah menghindari kebijakan yang menambah beban struktural di sektor perkebunan rakyat.
Flexi Blending Dinilai Lebih Fleksibel Untuk Petani
POPSI mengusulkan skema flexi blending sebagai alternatif kebijakan biodiesel. Dalam skema ini, B30 menjadi batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara bertahap sesuai kondisi ekonomi dan produksi.
Mereka menilai pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan produksi crude palm oil (CPO) nasional, harga minyak dunia, serta kemampuan fiskal negara. Pendekatan ini dianggap lebih adaptif terhadap dinamika pasar energi.
Peneliti Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai kebijakan B50 tidak bisa di sederhanakan menjadi pilihan setuju atau tidak. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan B50 bergantung pada reformasi struktural sektor sawit.
Yayan mendorong peningkatan produktivitas petani, pemanfaatan limbah seperti minyak jelantah, dan fleksibilitas implementasi kebijakan. Ia juga menilai pendekatan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kedaulatan energi dan stabilitas ekonomi.
POPSI berharap pemerintah membuka ruang dialog lebih luas sebelum mengambil keputusan final terkait mandatori B50 biodiesel. Mereka menegaskan harga TBS tetap menjadi faktor utama dalam menjaga ekonomi petani sawit rakyat di Indonesia.(ar)
