Jakarta, oegopost.id – Pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak kini mendapat kesempatan melunasi kewajibannya tanpa beban denda berat. Sebanyak 11 pemerintah provinsi masih menjalankan program pemutihan dan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang November 2026.
Setiap pemerintah daerah menetapkan skema keringanan serta batas waktu yang berbeda. Pemilik kendaraan perlu mencermati jadwal penutupan program agar tidak kehilangan fasilitas penghapusan sanksi maupun potongan pokok pajak.
Daerah dengan Tenggat Hingga Akhir November 2026
Enam provinsi mengakhiri masa relaksasi pajak kendaraan pada bulan ini. Provinsi Maluku membuka jadwal paling singkat dan menutup layanan diskon pajak pada 19 November 2026.
Pemerintah Provinsi Maluku memberikan diskon 40 persen tunggakan pokok pajak bagi penunggak minimal satu tahun serta potongan 10 persen bagi pembayar tepat waktu. Pemilik kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke pelat nomor DE juga memperoleh pembebasan penuh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun pertama.
Selanjutnya, Kalimantan Timur mengakhiri program pemutihan pada 22 November 2026. Pemprov Kaltim menghapus seluruh denda administratif PKB serta denda SWDKLLJ tahun 2025 ke bawah sehingga warga cukup membayar pokok pajaknya saja.
Empat provinsi lain serentak menutup program keringanan pada 30 November 2026, yakni Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Pemprov Sumatera Utara membebaskan pokok tunggakan PKB tahun ketiga ke atas, menghapus denda PKB, memutihkan pajak progresif, serta meniadakan pokok dan denda BBNKB kedua.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menghapus pokok tunggakan PKB tahun kedua ke atas beserta denda SWDKLLJ tahun sebelumnya. Riau turut memberikan potongan pajak sebesar 40 persen khusus untuk kendaraan angkutan barang.
Di Pulau Jawa, Pemprov Jawa Timur menghapus denda dan pajak progresif sekaligus membebaskan pokok tunggakan tahun 2025 ke bawah bagi pengemudi ojek daring, pemilik motor roda tiga, dan warga prasejahtera pada daftar DTSEN. Buruh pemilik sepeda motor dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 juga menerima diskon tunggakan sebesar 20 persen.
Adapun Kalimantan Selatan membebaskan denda PKB, menghapus tunggakan SWDKLLJ, serta memberikan diskon pajak tahun berjalan sebesar 20 persen bagi motor dan 10 persen bagi mobil. Daerah ini juga memangkas 50 persen pokok PKB untuk proses balik nama maupun mutasi masuk dari luar wilayah.
Provinsi yang Memperpanjang Program Hingga Desember 2026
Lima daerah lainnya memberi kelonggaran waktu lebih panjang hingga penghujung tahun 2026. Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sama-sama menutup program relaksasi pada 19 Desember 2026.
NTB memfokuskan insentif berupa diskon 50 persen pokok PKB bagi kendaraan pelat luar yang mutasi masuk ke wilayahnya. Berbeda dengan NTB, Kalimantan Barat menyediakan paket lebih luas berupa pembebasan denda PKB, tarif progresif, dan BBNKB kedua.
Pemprov Kalbar turut memangkas 50 persen pokok PKB mutasi masuk, memotong 30 persen pokok tunggakan lebih dari setahun, serta memberi diskon 3 hingga 5 persen bagi pembayar pajak sebelum jatuh tempo.
Di Jawa Tengah, pemerintah daerah menghapus denda PKB, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ hingga 28 Desember 2026. Jawa Tengah juga memberlakukan diskon 5 persen pokok PKB beserta pengurangan tunggakan pajak sejak 5 Januari 2025 hingga 31 Desember 2026.
Dua wilayah terakhir yang menutup program tepat pada 31 Desember 2026 adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administratif PKB dan BBNKB secara otomatis di sistem tanpa mengharuskan wajib pajak mengajukan permohonan.
Sementara itu, Kalimantan Tengah membebaskan seluruh tunggakan pokok PKB, denda keterlambatan, BBNKB kedua, denda SWDKLLJ, serta menggratiskan biaya pokok maupun bea balik nama mutasi masuk. Masyarakat disarankan segera mendatangi kantor Samsat setempat sambil membawa dokumen STNK, BPKB, dan KTP asli sebelum masa berlaku program habis.(ar)









