Tebo, oegopost.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo menerjunkan tim teknis untuk mendata dampak kerusakan di sepanjang bantaran sungai. Langkah cepat ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan abrasi Sungai Batanghari secara menyeluruh.
Selain itu, pendataan lapangan ini bertujuan menyusun dokumen resmi bagi pemerintah pusat. Petugas mengumpulkan seluruh detail kerusakan sebagai syarat utama pengajuan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Joko Ardiawan, menegaskan pihaknya sedang menyusun dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi dasar resmi pengajuan anggaran pembangunan pengaman tebing.
“Pengecekan ini merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana. Kami segera menindaklanjuti arahan BNPB melalui penyusunan dokumen Jitupasna,” kata Joko Ardiawan, Selasa (28/7/2026).
Tim BPBD Tebo Mendata Lokasi Terdampak Abrasi Sungai
Tim BPBD Tebo mendatangi langsung titik-titik lokasi yang mengalami pengikisan tanah akibat arus air. Oleh karena itu, petugas memprioritaskan pemeriksaan pada area permukiman yang berbatasan langsung dengan aliran sungai.
Wilayah pemeriksaan mencakup tiga kecamatan utama, yaitu Kecamatan VII Koto, Tebo Tengah, dan Tebo Ilir. Sementara itu, ketiga wilayah tersebut terus mengalami gerusan air yang parah selama beberapa tahun terakhir.
Derasnya arus Sungai Batanghari mengikis daratan secara terus-menerus setiap hari. Oleh sebab itu, tim survei menghitung estimasi kebutuhan bangunan penahan tebing secara teliti.
“Kami mengecek langsung kondisi riil di lapangan. Kemudian, kami menghitung kebutuhan anggaran pengaman tebing agar kerusakan tidak semakin meluas,” ujar Joko.
Ancaman Abrasi Sungai Batanghari Membahayakan Fasilitas Publik Vital
Gerusan air sungai kini mulai membahayakan berbagai sarana publik penting di Kabupaten Tebo. Bahkan, beberapa fasilitas umum berada dalam posisi yang sangat rawan roboh.
Salah satu lokasi terdampak mencakup bangunan instalasi PDAM di Kecamatan Tebo Ilir. Selain itu, erosi tanah juga mengancam kompleks pemakaman umum milik warga setempat.
Ancaman kerusakan turut mengintai area publik Simpang Lima Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah. Di samping itu, erosi tebing mengikis ruas jalan poros di Kecamatan VII Koto.
“Perhatian utama kami adalah mencegah gerusan sungai meluas. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan jalan raya dan fasilitas umum dari bahaya longsor,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tebo Mendorong Bantuan Bencana BNPB
Petugas bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan survei lapangan dan pengumpulan data. Setelah itu, BPBD Tebo segera merampungkan penyusunan dokumen Jitupasna secara komprehensif.
Dokumen akhir tersebut memuat detail tingkat kerusakan lingkungan dan besaran risiko bencana. Selain itu, BPBD mencantumkan rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik pengaman tebing.
Pemerintah Kabupaten Tebo berharap BNPB dapat merespons cepat usulan bantuan pendanaan tersebut. Oleh sebab itu, dukungan dana pusat sangat menentukan keberhasilan proyek perlindungan tebing sungai ini.
“Kami sangat berharap dokumen Jitupasna ini menjadi dasar kuat bagi BNPB. Selanjutnya, pusat dapat mengucurkan dana pembangunan pengaman tebing di Tebo,” ungkap Joko.
Aktivitas arus Sungai Batanghari yang deras selalu memicu kecemasan bagi masyarakat bantaran. Oleh karena itu, pembangunan dinding penahan menjadi solusi permanen yang tidak bisa tertunda lagi.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh mengamankan seluruh aset publik dari bahaya erosi sungai. Pungkas Joko, BPBD terus mengawal proses pengajuan ini hingga merealisasikan pembangunan fisik di lapangan.(ar)
