Bungo, oegopost.id – Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Acara bertema pengelolaan keuangan desa berkualitas ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo, Jumat (31/7/2026).
Bupati Bungo H. Dedy Putra membuka langsung kegiatan penting bagi pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dra. Elviana, M.Si., hadir memberikan materi sebagai narasumber utama.
Sejumlah pihak turut menghadiri workshop pengelolaan keuangan desa 2026 ini secara intensif. Peserta meliputi jajaran pemerintah daerah, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Provinsi Jambi, camat, hingga para Datuk Rio se-Kabupaten Bungo.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran wilayahnya. Pemerintah berharap tata kelola anggaran berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemkab Bungo Dorong Transparansi Tata Kelola Anggaran
Bupati Dedy Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, seluruh aparatur desa harus terus meningkatkan kapasitas serta menjaga integritas.
Ia meminta pemerintah desa selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas pada setiap pelaksanaan program kerja. Pengelolaan dana desa secara profesional akan membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Dedy Putra juga mengingatkan para aparatur desa agar tidak menyalahgunakan anggaran negara. Penyelewengan dana hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi warga di tingkat bawah.
Ia menekankan bahwa dana desa harus fokus untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, anggaran wajib dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi warga.
DPD RI Minta Aparatur Desa Tingkatkan Kompetensi
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia membuat alokasi dana desa bekerja lebih efektif.
Elviana menyebut transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip tersebut memastikan setiap rupiah dana desa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar desa tidak sekadar menjadi objek dari program pembangunan pemerintah. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran harus mengubah desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Melalui workshop ini, seluruh peserta mendapatkan arahan langsung terkait pengawasan keuangan desa. Sinergi antarlembaga menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan.(ar)
