Jambi, oegopost.id – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, menilai arah pembangunan nasional saat ini mengalami perubahan besar. Ia melihat berbagai langkah strategis pemerintah mulai fokus mewujudkan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa SAH ini, pemerintah tidak lagi sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pemerataan hasil pembangunan.
Wujud keberpihakan tersebut terlihat nyata dari berbagai program yang menyasar langsung masyarakat bawah, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. SAH menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh menggunakan kekayaan bangsa untuk kemakmuran rakyat banyak. Pemerataan kesejahteraan ini menjadi prioritas utama agar daerah-daerah turut merasakan dampak positif pembangunan nasional.
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Ekonomi Rakyat
Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan utama adalah peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan program strategis nasional ini mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap di berbagai wilayah. Kehadiran program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah semata.
Lebih dari itu, kebijakan ini langsung menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta koperasi lokal ikut terlibat aktif sebagai penyedia rantai pasok pangan. Pola ini menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Penghapusan Piutang Macet Ringankan Beban UMKM
Kebijakan lain yang mendapat apresiasi tinggi adalah penghapusan piutang macet bagi para pelaku usaha kecil. Sutan Adil Hendra menyebut langkah ini sebagai angin segar bagi jutaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di tanah air. Banyak dari mereka sebelumnya kesulitan berkembang akibat jeratan beban utang masa lalu.
Melalui keputusan ini, pemerintah hadir memberikan ruang dan kesempatan kedua agar mereka kembali produktif. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa negara memprioritaskan perlindungan terhadap kekuatan ekonomi domestik. Dampaknya, para pelaku usaha mikro kini bisa kembali mengakses permodalan dengan lebih percaya diri.
Efisiensi Belanja Negara Biayai Program Prioritas
Pemerintah juga melakukan langkah berani dengan memangkas efisiensi belanja negara hingga mencapai Rp306,6 triliun. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut kemudian dialihkan penuh untuk membiayai program prioritas yang menyentuh masyarakat. SAH menilai efisiensi ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Di samping itu, penguatan sektor hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan, dan kemandirian energi terus berjalan masif. Berbagai kebijakan terintegrasi ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru yang sangat luas bagi generasi muda. Fondasi ekonomi yang kokoh kini mulai terbangun demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.(ar)
