Sungai Penuh, oegopost.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar harmonisasi ranperwako Sungai Penuh pada Rabu (10/06/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kemenkum Jambi.
Agenda ini bertujuan menyelaraskan rancangan peraturan wali kota dengan aturan yang lebih tinggi. Penyelarasan ini penting agar regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan mudah diterapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian membuka kegiatan tersebut. Ia diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita.
Dina menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam penyusunan regulasi daerah. Ia meminta penyusun aturan memastikan norma jelas, runtut, dan sesuai hukum nasional.
Peserta rapat membahas rancangan aturan di Kota Sungai Penuh. Pembahasan mencakup pajak daerah, retribusi, dan layanan kesehatan.
Mereka juga membahas pengelolaan BLUD Puskesmas. Selain itu, peserta menyoroti pengadaan barang dan jasa di fasilitas kesehatan.
Tim juga membahas pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus utama tertuju pada dana non kapitasi di Puskesmas.
Tekankan Kepastian dan Tata Kelola
Dina meminta aturan pajak dan retribusi mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan.
Ia juga mendorong penguatan BLUD Puskesmas. Ia menilai layanan kesehatan harus meningkat dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
Pada pengadaan barang dan jasa, ia meminta fleksibilitas tetap dijaga. Namun, aturan pemerintah tetap harus di patuhi.
Ia juga menyoroti pengelolaan dana JKN. Ia meminta pengelolaan di lakukan secara transparan dan akuntabel.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh hadir dalam rapat ini. Hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Aflizar, Kepala Dinas Kesehatan Gunardi, dan Sekretaris Badan Fajri.
Kepala Bagian Hukum Hasan juga mengikuti kegiatan tersebut. Pejabat teknis dan Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jambi ikut serta dalam pembahasan.
Peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi sebagai dasar perbaikan rancangan. Tim kemudian menyusun penyempurnaan sebelum mengirimkannya ke Wali Kota Sungai Penuh.
Tahapan ini menjadi proses akhir sebelum penetapan peraturan. Pemerintah daerah menargetkan regulasi berjalan lebih efektif dan sesuai aturan.(ar)
