Jambi, oegopost.id – Harga sawit petani Jambi kembali jadi perhatian setelah nilai jual Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani swadaya anjlok dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini mendorong KNARA Provinsi Jambi meminta pemerintah daerah segera memanggil perusahaan-perusahaan sawit untuk mencari penjelasan.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) Provinsi Jambi, Awang Azhari, menilai penurunan harga berlangsung terlalu cepat dan langsung memukul ekonomi masyarakat di daerah sentra sawit.
Menurut Awang, pemerintah harus bergerak cepat karena ribuan warga Jambi menggantungkan penghasilan dari sektor sawit.
Harga TBS Sawit Turun Lebih dari Rp1.000
Awang menyebut harga TBS sawit swadaya sebelumnya masih berada di kisaran Rp3.250 per kilogram. Namun dalam waktu singkat, harga turun hingga sekitar Rp2.100 per kilogram di tingkat petani.
Penurunan harga mulai terasa setelah muncul pidato Presiden Prabowo terkait rencana ekspor satu pintu melalui BUMN.
“Kami meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi segera memanggil perusahaan sawit untuk menjelaskan alasan turunnya harga TBS swadaya. Apalagi kebijakan ekspor satu pintu itu sendiri belum berjalan,” kata Awang, Senin (25/5/2026).
Ia menilai selisih harga yang turun lebih dari Rp1.000 per kilogram sangat membebani petani sawit swadaya.
KNARA Pertanyakan Langkah Perusahaan
KNARA menilai perusahaan sawit terlalu cepat menurunkan harga pembelian TBS dari petani.
Awang menjelaskan banyak perusahaan sebenarnya sudah memiliki buyer tetap, jalur distribusi, serta kontrak penjualan jangka menengah dan tahunan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan perusahaan langsung menekan harga sawit petani.
Menurutnya, harga crude palm oil (CPO) nasional juga masih tergolong stabil. Situasi tersebut belum cukup kuat untuk memicu penurunan harga TBS secara drastis.
“Tidak seharusnya harga sawit petani langsung jatuh sehari setelah pidato presiden. Perusahaan biasanya sudah punya kontrak dan jaringan pasar sendiri,” ujarnya.
Awang juga mengingatkan agar perusahaan tidak memanfaatkan situasi yang belum jelas untuk membeli sawit petani dengan harga murah.
Pemerintah Daerah Diminta Aktif
KNARA meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD segera mengambil langkah nyata. Selain memanggil perusahaan sawit, pemerintah daerah juga perlu mencari penjelasan langsung ke pemerintah pusat terkait pola ekspor satu pintu.
Menurut Awang, pemerintah daerah harus memiliki informasi teknis yang jelas agar bisa memberi kepastian kepada petani dan pelaku usaha.
Ia menilai ketidakjelasan aturan justru memicu spekulasi di lapangan dan membuat harga sawit semakin tidak stabil.
“Kalau aturan teknisnya sudah jelas, perusahaan tentu tidak punya alasan lagi untuk menurunkan harga di tingkat petani,” katanya.
Sawit Jadi Penopang Ekonomi Desa
Awang menegaskan sektor sawit memiliki peran penting bagi ekonomi Jambi. Banyak desa mengandalkan perputaran uang dari hasil kebun sawit rakyat.
Saat harga sawit turun, daya beli masyarakat ikut melemah. Kondisi itu juga berdampak pada pedagang kecil, usaha rumahan, hingga aktivitas ekonomi di desa.
Karena itu, KNARA berharap pemerintah segera mempertemukan perusahaan sawit dengan pihak terkait agar harga kembali stabil dan petani tidak terus merugi.
Selain itu, petani juga membutuhkan kepastian soal arah kebijakan ekspor sawit nasional supaya mereka tidak terus menghadapi ketidakpastian harga.
Bagi masyarakat Jambi, sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Sawit sudah menjadi sumber penghasilan utama yang menggerakkan ekonomi keluarga setiap hari.(ar)
