Jakarta, oegopost.id – Bareskrim Polri resmi mengusut penyadapan Presiden Prabowo Subianto setelah menetapkan tiga petinggi kepolisian sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Penyidik menjerat Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua anak buahnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara itu, penyidik masih memeriksa Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai saksi dalam perkara ini.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa praktik penyadapan ilegal ini berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para pelaku memasukkan sejumlah nomor telepon pribadi ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa prosedur verifikasi resmi. Aksi ini menyasar komunikasi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
Langkah tegas Bareskrim ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kedaulatan komunikasi kepala negara dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini sekaligus membuktikan bahwa ancaman peretasan ruang pribadi pejabat tertinggi negara merupakan persoalan nyata.
Rekam Jejak Penyadapan Presiden Indonesia dari Masa ke Masa
Kasus penyadapan pejabat negara bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelum peristiwa yang menimpa Prabowo, sejumlah Presiden Republik Indonesia pernah menghadapi skandal serupa.
Pada November 2013, publik gempar oleh kebocoran dokumen mantan kontraktor NSA, Edward Snowden. Dokumen itu membocorkan aktivitas intelijen Australia yang memantau komunikasi telepon Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 15 hari pada Agustus 2009. Pemerintah Indonesia merespons tegas kejadian tersebut dengan menarik Duta Besar RI di Canberra serta menghentikan sementara kerja sama intelijen.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah mengaku menjadi sasaran pengawasan komunikasi. Megawati mengungkapkan alasannya enggan menggunakan telepon seluler karena merasa pergerakan komunikasinya selalu dipantau oleh pihak tertentu.
Jauh sebelum itu, Presiden ke-3 RI B.J. Habibie terseret polemik setelah rekaman percakapannya dengan Jaksa Agung A.M. Ghalib bocor pada Februari 1999. Percakapan rahasia mengenai pemeriksaan Soeharto itu beredar luas di media massa. Habibie lantas mengecam keras aksi perekaman ilegal tersebut sebagai tindakan kejahatan intelektual.
Sementara itu, Joko Widodo juga pernah menghadapi ancaman serupa saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013. Tim internal menemukan sejumlah alat sadap yang terpasang di beberapa sudut ruang rumah dinasnya.
Sasar Tokoh Global, Intelijen Asing Incar Pemimpin Dunia
Praktik pengawasan komunikasi secara ilegal juga membayangi para pemimpin negara maju di berbagai belahan dunia. Operasi intelijen berskala global kerap menjadikan percakapan rahasia kepala negara sebagai target utama.
Kanselir Jerman Angela Merkel menjadi korban penyadapan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang terungkap pada Oktober 2013. Dokumen Snowden menunjukkan bahwa intelijen AS memantau nomor ponsel Merkel sejak 2002 dari gedung Kedutaan Besar AS di Berlin. Merkel langsung melayangkan protes keras kepada Presiden Barack Obama karena aksi tersebut merusak kepercayaan antarnegara sekutu.
Presiden Brasil Dilma Rousseff mengalami nasib serupa ketika dokumen Snowden membongkar spionase AS terhadap komunikasi kepresidenan pada September 2013. Pengungkapan ini memicu ketegangan diplomatik yang cukup sengit antara Brasilia dan Washington.
Selain itu, dokumen WikiLeaks pada Juni 2015 membongkar fakta bahwa NSA menyadap Presiden Prancis Francois Hollande. Intelijen asing mengincar informasi sensitif mengenai krisis utang Yunani serta arah kebijakan ekonomi Prancis di kawasan Eropa. Hollande lantas memanggil Duta Besar AS untuk meminta klarifikasi resmi atas pelanggaran privasi tersebut.(ar)
