Kerinci, oegopost.id – Bupati Kerinci Monadi menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait KUA PPAS APBD 2027. Rapat Paripurna ke-IV DPRD Kabupaten Kerinci tersebut berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026.
Acara penting ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kerinci, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemkab Kerinci. Dalam kesempatan itu, Bupati Monadi mengapresiasi seluruh masukan dan kritik membangun dari para wakil rakyat.
Menurut Bupati Monadi, masukan dari legislatif menjadi energi positif untuk membangun daerah. Oleh karena itu, kerja sama erat ini bertujuan mewujudkan Kabupaten Kerinci yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.
Prioritas Pelayanan Dasar Dan Penguatan Sektor Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kerinci menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan anggaran. Sebab, sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar memerlukan penguatan melalui alokasi belanja yang produktif dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemkab Kerinci tetap memegang disiplin fiskal, efisiensi anggaran, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini berjalan seiring dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan Mall Pelayanan Publik demi kemudahan warga. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi memperkuat perbaikan tata kelola birokrasi di wilayah tersebut.
Sementara itu, pada sektor pendapatan, Pemkab Kerinci berkomitmen mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara realistis dan akuntabel. Sehingga, penguatan perpajakan daerah, retribusi, dan digitalisasi layanan menjadi langkah strategis pemerintah.
Hasilnya, potensi PBB-P2, BPHTB, pajak hotel, restoran, reklame, hingga opsen PKB dan BBN-KB terus tergarap maksimal. Di samping itu, sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perhubungan turut mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Evaluasi Belanja Modal Serta Optimalisasi Penataan Aset Daerah
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kerinci memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat yang bersumber dari reses DPRD. Oleh sebab itu, pokok-pokok pikiran anggota legislatif masuk dalam perencanaan anggaran secara transparan dan partisipatif.
Kemudian, Pemkab Kerinci melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan realisasi serapan belanja modal. Tim anggaran memacu pelaksanaan belanja modal sejak triwulan pertama tahun berjalan.
Disamping itu, pemerintah daerah memperkuat kinerja BUMD melalui penerapan tata kelola yang profesional dan transparan. Sementara untuk pengelolaan aset daerah, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui pelaksanaan inventarisasi berkala secara rutin.
Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk menambah pendapatan daerah. Maka dari itu, Pemkab Kerinci memastikan seluruh aset publik memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur Jalan Serta Pembinaan Etika Aparatur Daerah
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemkab Kerinci memperkuat iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi daerah. Sebab, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur pendukung, dan promosi potensi unggulan membuka peluang masuknya investor.
Mengenai jaringan jalan, pemerintah daerah menindaklanjuti perbaikannya secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Lebih dari itu, Pemkab Kerinci terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Pemkab Kerinci mengupayakan pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk melayani kebutuhan masyarakat umum. Fasilitas armada ini menyasar wilayah strategis, termasuk untuk memenuhi kebutuhan wilayah Batang Merangin.
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati Monadi menegaskan komitmen penegakan disiplin aparatur sipil negara. Oleh karena itu, beliau menindaklanjuti laporan sikap oknum pegawai yang tidak beretika melalui pembinaan dan teguran tegas.
Akhirnya, Bupati Monadi berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus berjalan harmonis dan berkelanjutan. Sebab, APBD 2027 terancang menjadi instrumen pembangunan yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(ar)
