Hari Ini, KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Soal Kasus Suap HGB Summarecon

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.(poto: kompas.com).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.(poto: kompas.com).

Jakarta, oegopost.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait kasus suap HGB Summarecon. Tim penyidik memanggil Nusron sebagai saksi untuk mendalami dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan kementerian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan menteri pada Rabu (7/10/2026). Lembaga antirasuah meyakini Nusron akan hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

Budi menegaskan bahwa tim penyidik membutuhkan keterangan saksi guna memperjelas konstruksi perkara rasuah ini. KPK memastikan seluruh rangkaian penyidikan berjalan secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menyatakan pihaknya telah mengirim surat pemanggilan resmi sejak pekan lalu. Setyo mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban hukum untuk menghadiri panggilan pemeriksaan penegak hukum.

KPK Tetapkan Delapan Tersangka Suap Tanah Bogor

Penetapan status hukum para tersangka bermula dari operasi tangkap tangan penyidik pada pertengahan September 2026. Tim penindakan KPK mengamankan delapan orang yang kini resmi menyandang status tersangka suap perizinan lahan.

Baca Juga :  KPK Geledah Dua Kantor Imigrasi Terkait Pemerasan WNA

Daftar tersangka mencakup Kepala Kantor Pertanahan Bogor Sontang Coin Manurung dan Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi. Penyidik juga menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto serta Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri.

Selain pejabat pertanahan, KPK menjerat empat orang yang memiliki kedekatan langsung dengan Menteri Nusron Wahid. Keempat sosok kepercayaan tersebut meliputi politisi Golkar Fahd El Fouz, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlefi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membeberkan awal mula kasus korupsi proyek perumahan di Bogor. Perkara ini berakar dari permohonan perpanjangan dan pemecahan status HGB menjadi sertifikat hak milik.

Lahan sengketa tersebut sebelumnya memicu gugatan para ahli waris pemilik sertifikat asli ke PTUN Bandung. Ahli waris kemudian memblokir sertifikat hak guna bangunan milik pengembang setelah menempuh proses mediasi.

Kronologi Transaksi Uang Komitmen Pembuka Blokir Sertifikat

Perwakilan pengembang Yaser Alfarisi segera menghubungi Erwin untuk mengatasi pemblokiran dokumen tanah di kantor pertanahan. Yaser mengeluhkan penolakan Kepala Kantah Bogor yang enggan memproses berkas tanpa adanya instruksi pimpinan.

Baca Juga :  KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Rp3,5 Miliar ke Ketum HIPMI dalam Kasus Korupsi Proyek DJKA

Yaser bersama rekannya Rizal Pahlefi lantas meminta bantuan Erwin agar melobi pejabat pertanahan setempat. Mereka mendesak pembukaan blokir dan percepatan penerbitan sertifikat tanah perumahan dapat berjalan mulus.

Sontang Coin kemudian meminta imbalan uang senilai dua miliar rupiah dengan menggunakan kode khusus “dua”. Pihak Summarecon menawar permintaan tersebut dan hanya menyanggupi penyediaan dana sebesar satu koma lima miliar rupiah.

Pihak swasta menduga sejumlah perantara lain ikut mengincar bagian komisi dalam rantai pengurusan sertifikat ini. Direktur Utama pengembang akhirnya mencairkan uang miliaran rupiah tersebut secara langsung kepada Erwin.

Erwin lantas menyerahkan uang tunai senilai dua ratus juta rupiah kepada Sontang di Jakarta Selatan. Penyerahan uang muka di sebuah kafe tersebut bertujuan memuluskan proses pemecahan sertifikat sengketa.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fakta Sidang Tebang 48 Pohon Karet, Praktisi Soroti KUHP Baru
Polisi Tangkap Enam Pekerja Tambang Emas Ilegal di Merangin
Sidang Penebangan Karet di Kerinci: Istri Terdakwa Mengaku
Kapolri Beberkan Target Sadap Listyo Sigit: KPK hingga Aktivis
Terungkap, Alasan Jokowi Akhirnya Polisikan Roy Suryo
DPR Siapkan Langkah Lanjutan Soal Ijazah Gibran
Polda Jambi Gulung 111 Pelaku Curanmor dan Sita Puluhan Motor
Gempur Tambang Emas Ilegal, Satgas Bongkar Lokasi PETI TNKS
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:40 WIB

Fakta Sidang Tebang 48 Pohon Karet, Praktisi Soroti KUHP Baru

Selasa, 17 November 2026 - 14:08 WIB

Polisi Tangkap Enam Pekerja Tambang Emas Ilegal di Merangin

Selasa, 17 November 2026 - 09:10 WIB

Sidang Penebangan Karet di Kerinci: Istri Terdakwa Mengaku

Kamis, 12 November 2026 - 11:17 WIB

Kapolri Beberkan Target Sadap Listyo Sigit: KPK hingga Aktivis

Rabu, 11 November 2026 - 14:59 WIB

Terungkap, Alasan Jokowi Akhirnya Polisikan Roy Suryo

Berita Terbaru

Ilustrasi PPPK.(poto: ist).

Pemerintahan

Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu, Siap-Siap Tes CPNS 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:17 WIB

Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III khusus untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.(poto: kompas.com).

Pemerintahan

Kemendagri Ganjar Pemda Berprestasi Maluku dan Nusa Tenggara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:11 WIB