KERINCI, oegopost.id – Persidangan kasus penebangan 48 batang pohon karet milik warga bernama Hadijah kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh. Dalam agenda pemeriksaan saksi, fakta baru mengenai keterlibatan lebih dari satu pelaku terungkap di hadapan majelis hakim.
Saksi bernama Samsyah memberikan kesaksian krusial di bawah sumpah. Ia membeberkan pengakuan langsung dari suaminya yang berstatus terdakwa dalam perkara perusakan kebun tersebut.
Menurut Samsyah, suaminya bercerita telah menebang sekitar 25 batang pohon karet milik korban. Terdakwa tidak menjalankan aksi itu sendirian, melainkan mengajak anaknya yang berinisial AH untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
Pembagian Peran dan Upah Rp150 Ribu
Kesaksian Samsyah merinci pembagian tugas antara ayah dan anak saat merusak kebun karet milik Hadijah. Pelaku berinisial AH menggunakan mesin gergaji atau chainsaw untuk merobohkan lima batang pohon karet berukuran besar.
Sementara itu, terdakwa menebang sisa pohon karet lainnya menggunakan sebilah parang. Aksi penebangan ini juga melibatkan pemberian imbalan uang tunai.
Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150 ribu kepada AH sebagai upah atas bantuannya menebang pohon korban. Ketua Majelis Hakim Yulia Syafitri, S.H., langsung mengonfirmasi seluruh keterangan tersebut kepada terdakwa di ruang sidang.
Terdakwa menerima seluruh kesaksian istrinya tanpa mengajukan keberatan atau bantahan sedikit pun. Pengakuan tanpa bantahan ini membuat keterangan Samsyah sah tercatat sebagai fakta persidangan yang mengikat.
Sorotan Hukum dan Ancaman Lima Tahun Penjara
Terungkapnya peran ganda dalam perusakan kebun ini memicu tanggapan dari advokat sekaligus aktivis hukum, Arya Candra, S.H., CLA., C.Md. Ia menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) perlu mencermati unsur perbuatan secara bersama-sama saat menyusun surat tuntutan.
Arya mendorong jaksa agar mempertimbangkan penerapan Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana ini juga merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal tersebut mengatur sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap orang maupun barang yang berlangsung secara terang-terangan dengan tenaga bersama. Pelaku perusakan barang secara berkelompok menghadapi ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
Selain hukuman badan, aturan baru ini juga memuat ancaman denda kategori V dengan nilai maksimal mencapai Rp500 juta. Arya mengingatkan jaksa agar menyusun tuntutan secara objektif sesuai kronologi yang terbukti di persidangan.
Apabila tuntutan jaksa menyimpang dari fakta hukum yang terungkap, pihak korban memiliki ruang untuk melapor. Korban dapat mengajukan pengaduan resmi ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) atau Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Saat ini, majelis hakim PN Sungai Penuh masih melanjutkan agenda persidangan. Pengadilan terus memeriksa saksi-saksi serta alat bukti tambahan guna menuntaskan perkara penebangan 48 pohon karet milik Hadijah.(ar)









