Jakarta, oegopost.id – Pemerintah menemukan adanya kekosongan stok minyak goreng rakyat Minyakita di sejumlah pasar tradisional Indonesia. Kondisi ini langsung memicu keluhan dari pedagang dan masyarakat karena produk tersebut sulit mereka peroleh dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah pedagang bahkan mengaku tidak lagi menerima pasokan rutin dari distributor, sehingga mereka terpaksa menghentikan penjualan Minyakita.
Situasi ini juga berdampak pada stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen. Beberapa pedagang menyebutkan bahwa permintaan tetap tinggi, tetapi pasokan tidak mampu mengimbanginya.
Dorong Distribusi Lewat BUMN
Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, merespons cepat kondisi tersebut. Ia mendorong pemerintah untuk mengalihkan dan memperkuat distribusi Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan.
Amran menilai BUMN memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan terstruktur, sehingga dapat mempercepat penyaluran minyak goreng rakyat ke seluruh daerah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap minyak goreng dengan harga yang stabil.
Dengan melibatkan BUMN secara penuh, pemerintah berharap rantai pasok Minyakita menjadi lebih efektif dan tidak terganggu oleh masalah distribusi di tingkat perantara.
Evaluasi Skema DMO
Pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini menjadi salah satu mekanisme penyaluran minyak goreng di dalam negeri. Pemerintah menilai kuota distribusi perlu penyesuaian agar tidak terjadi kekosongan di pasar.
Selain itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait mulai membahas penambahan kuota agar pasokan dapat kembali normal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan berulang di masa mendatang.
Harapan Stabilitas Pasokan dan Harga
Pemerintah menargetkan distribusi Minyakita kembali lancar dalam waktu dekat. Dengan penguatan distribusi melalui BUMN dan perbaikan skema pasokan, pemerintah berharap harga minyak goreng rakyat tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan barang di pasar. Pemerintah menegaskan akan terus memantau kondisi distribusi agar tidak terjadi gangguan serupa di kemudian hari.***
