Kota Jambi, oegopost.id – Menjelang HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi, DPRD Kota Jambi mulai memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga publik.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni membangun kolaborasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih transparan.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, melakukan kunjungan resmi ke Komisi Informasi Provinsi Jambi pada Selasa (19/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.
Kemas Faried Alfarelly atau KFA datang bersama Sekretaris DPRD Kota Jambi. Ketua KI Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, langsung menyambut rombongan bersama Wakil Ketua Almunawar dan Komisioner Siti Masnidar.
Dalam pertemuan itu, DPRD Kota Jambi menyerahkan undangan rapat paripurna istimewa HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026.
HUT ke-80 Jadi Momentum Evaluasi
KFA menilai HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh unsur pemerintahan.
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat.
“Peringatan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum refleksi bagaimana seluruh unsur pemerintahan dan lembaga publik dapat terus bersinergi membangun Kota Jambi yang semakin terbuka, maju, dan melayani masyarakat dengan baik. Kami mengundang seluruh Forkopimda, termasuk KI Jambi dan Ombudsman untuk hadir dalam rapat paripurna istimewa nanti,” ujar KFA.
Ia mengatakan masyarakat kini tidak hanya menilai pembangunan dari proyek fisik. Warga juga melihat sejauh mana pemerintah membuka akses informasi kepada publik.
Karena itu, DPRD Kota Jambi ingin memperkuat budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah.
Transparansi Dinilai Tingkatkan Kepercayaan Publik
KFA menegaskan keterbukaan informasi kini menjadi kebutuhan penting di era digital. Pemerintah harus mampu memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses masyarakat.
Menurut dia, hubungan DPRD Kota Jambi dan Komisi Informasi Provinsi Jambi selama ini berjalan baik. Kedua lembaga juga aktif mendorong keterbukaan informasi publik.
“Ke depan kami ingin sinergi ini semakin kuat. Keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah yang terbuka akan lebih mudah diawasi, dikritisi, sekaligus didukung masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Menurutnya, OPD harus memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan informasi publik.
Selain itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Langkah tersebut penting agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah daerah.
Pemerintah Terbuka Dorong Partisipasi Warga
Keterbukaan informasi memberi dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah yang transparan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
Kondisi tersebut membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Di sisi lain, keterbukaan informasi dapat mengurangi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Informasi yang jelas membuat warga lebih mudah memahami kebijakan pemerintah.
Karena itu, kunjungan DPRD Kota Jambi ke KI Provinsi Jambi mendapat perhatian positif.
Banyak pihak menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi.
Tantangan Pemerintah Kota Jambi di Era Digital
Memasuki usia delapan dekade, Pemerintah Kota Jambi menghadapi tantangan baru. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga harus menjaga kepercayaan publik.
Perkembangan media sosial membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah. Informasi juga menyebar sangat cepat sehingga pemerintah harus bergerak lebih responsif.
Dalam situasi itu, transparansi menjadi salah satu kunci penting. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Kolaborasi DPRD Kota Jambi dan Komisi Informasi Provinsi Jambi diharapkan mampu memperkuat budaya keterbukaan di lingkungan pemerintahan.
Sinergi tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.
Momentum HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi akhirnya tidak hanya menjadi perayaan seremonial.
Pemerintah daerah juga ingin menjadikan peringatan tersebut sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan responsif terhadap masyarakat.(ar)
