Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Listyo Sigit Prabowo berjalan usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).(poto: jemarionline.com).

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Listyo Sigit Prabowo berjalan usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).(poto: jemarionline.com).

JAKARTA, oegopost.id – Empat tahun silam, publik menyaksikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar skenario pembunuhan berencana di rumah dinas Ferdy Sambo. Tembok kebohongan dalam kasus itu runtuh setelah Richard Eliezer memilih bersikap jujur di hadapan penyidik.

Kini, situasi berbalik tajam bagi mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Penyidik menetapkan Listyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyidik menyematkan status pengguna akhir (end user) kepada Listyo. Penyidik menduga Listyo memberi perintah, menentukan target, serta menerima langsung hasil operasi intelijen tersebut.

Di tengah bergulirnya proses hukum yang turut menyeret pasal makar ini, publik menyoroti minimnya keterangan dari pihak tersangka. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat belum ada pernyataan resmi ataupun pembelaan terbuka yang keluar dari Listyo maupun tim kuasa hukumnya.

Sorotan Terhadap Konstruksi Perkara dan Dugaan Aktor Lain

Sejumlah tokoh nasional turut memberikan pandangan terkait konstruksi perkara yang menyasar mantan pimpinan tertinggi kepolisian tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai narasi bahwa penyadapan berlangsung untuk kepentingan pribadi sangat sulit diterima akal sehat.

Baca Juga :  Puslitbang Polri Teliti Almatsus Dalmas dan Ketahanan Pangan di Polda Jambi

Mahfud meragukan seorang pimpinan kepolisian menjalankan operasi pengintaian terhadap kepala negara selama setahun penuh tanpa dukungan kekuatan lain. Keraguan serupa juga muncul dari mantan Wakapolri Oegroseno yang menduga adanya aktor intelektual di balik peristiwa ini.

Menurut pandangan para tokoh tersebut, penetapan status pengguna akhir berisiko menghentikan penelusuran penyidik pada satu sosok saja. Jika dugaan keberadaan dalang lain terbukti, Listyo berpotensi menanggung seluruh beban perkara seorang diri.

Dalam dinamika penanganan krisis, penetapan satu tersangka utama kerap meredam tekanan publik secara cepat. Namun, pengamat menilai penegakan hukum tetap perlu memastikan apakah operasi tersebut berjalan secara mandiri atau melibatkan jaringan yang lebih luas.

Simalakama Hukum dan Aturan Justice Collaborator

Dari sisi hukum pidana, Listyo menghadapi situasi yang sangat pelik terkait peluang mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 secara tegas melarang pelaku utama mendapatkan status tersebut.

Baca Juga :  Reshuffle Kabinet Prabowo: Pejabat Lama Pindah Kursi

Kondisi ini menciptakan dilema ganda bagi pembelaan hukum Listyo di persidangan mendatang. Membuka keterlibatan pihak lain memang berpeluang melepaskannya dari predikat pelaku tunggal penyadapan.

Sebaliknya, pengakuan mengenai keterlibatan pihak lain justru berisiko memperkuat pembuktian unsur pemufakatan jahat yang melekat pada pasal makar. Langkah membuka suara juga berpotensi menyeret nama perwira tinggi aktif dan mengguncang stabilitas internal institusi kepolisian.

Sementara itu, dinamika penyidikan mulai menunjukkan perkembangan baru setelah seorang operator lapangan mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ancaman pidana berat dalam pasal makar membuat setiap keterangan tersangka memiliki bobot krusial bagi arah persidangan.

Proses pembuktian di pengadilan kelak akan menguji secara objektif seluruh konstruksi dakwaan penyidik maupun hak pembelaan tersangka. Keterbukaan fakta hukum di ruang sidang menjadi kunci utama untuk menjamin keadilan sekaligus membenahi sistem pengawasan aparat negara.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia
Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri
Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia
UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun
Alasan DKPP Tak Hadirkan Gibran di Sidang Etik Syarat Pendidikan
Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Usut Dugaan Makar Sadap Presiden
Syarat Dokumen dan Cara Buat Akun SSCASN CPNS 2026
Pimpinan MPR Siaga Sambut Kedatangan Wapres Gibran di Parlemen
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:23 WIB

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia

Sabtu, 21 November 2026 - 14:05 WIB

Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri

Sabtu, 21 November 2026 - 09:54 WIB

Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan

Jumat, 20 November 2026 - 13:18 WIB

Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 10:25 WIB

UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun

Berita Terbaru

Ilustrasi PPPK.(poto: ist).

Pemerintahan

Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu, Siap-Siap Tes CPNS 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:17 WIB

Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III khusus untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.(poto: kompas.com).

Pemerintahan

Kemendagri Ganjar Pemda Berprestasi Maluku dan Nusa Tenggara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:11 WIB