Sarolangun, oegopost.id – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan Pembangunan) DPRD Kabupaten Sarolangun, Fazin Hisabi, mendesak Pemerintah Kabupaten Sarolangun segera mengambil langkah tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga memainkan harga tandan buah segar (TBS) di bawah standar.
Fazin menilai kondisi harga TBS sawit Sarolangun belum membaik meski pemerintah pusat telah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu. Ia menegaskan kondisi tersebut merugikan petani dan perlu segera ditangani.
Harga TBS Tak Kunjung Normal, Pemkab Diminta Hadir
Fazin Hisabi meminta Pemkab Sarolangun tidak tinggal diam melihat kondisi harga TBS sawit yang terus berada di bawah ekspektasi petani. Ia menilai pemerintah daerah harus hadir untuk mengembalikan stabilitas harga di lapangan.
Ia menegaskan harga TBS di tingkat petani tidak menunjukkan perbaikan, meskipun harga internasional tidak mengalami perubahan signifikan.
“Pemkab perlu hadir dan mendorong normalisasi harga TBS pasca pengumuman Presiden. Pemkab harus ambil langkah tegas karena sampai hari ini harga TBS masih belum normal, sedangkan harga internasional tidak berubah,” kata Fazin, Sabtu (30/5).
Pernyataan ini menegaskan adanya ketimpangan antara harga global dan harga yang diterima petani di daerah.
Sorotan Terhadap Peran Pabrik Kelapa Sawit
Fazin juga menyoroti peran pabrik kelapa sawit dalam menentukan harga pembelian TBS dari petani. Ia menyebut PKS memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal perizinan dan operasional.
Menurutnya, Pemkab Sarolangun memiliki kewenangan untuk mengawasi hingga memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penetapan harga.
“PKS ini kan urusannya banyak dengan kabupaten, perizinan pendirian sampai pengoperasian pabrik juga berhubungan. Kalau mereka tidak mau, Pemkab bisa ambil langkah tegas untuk beri sanksi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan ketat menjadi kunci agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani sawit di Sarolangun.
Petani Sawit Jadi Pihak Paling Terdampak
Fazin menyoroti dampak langsung penurunan harga TBS terhadap petani sawit di Sarolangun. Ia menyebut sebagian besar masyarakat daerah tersebut bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sumber penghidupan utama.
Ia menegaskan bahwa fluktuasi harga TBS tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga langsung memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga petani.
“Hari ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah petani sawit, roda perekonomian juga ditopang industri perkebunan kelapa sawit,” katanya.
Fazin menambahkan bahwa ketika harga TBS turun, dampaknya langsung terasa hingga ke kebutuhan dasar keluarga petani.
“Kalau harga turun tentu berdampak langsung ke petani, berdampak pada kondisi ekonomi mereka langsung tertuju ke dapur mereka. Tentu hal ini sangat memprihatinkan,” lanjutnya.
Dorongan Sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat
Fazin menyebut langkah tegas Pemkab Sarolangun sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga TBS. Ia menilai pemerintah daerah harus mendukung langkah nasional agar implementasi di lapangan berjalan efektif.
Ia juga menyinggung kebijakan Kementerian Pertanian yang mendorong normalisasi harga TBS di tingkat petani.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia di sebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit.
Selain itu, ia menyinggung kebijakan ekspor satu pintu yang melibatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia dalam tata niaga komoditas sawit.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia di sebut menjadi bagian dari mekanisme yang di harapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Usulan Pemanggilan Seluruh PKS di Sarolangun
Sebagai langkah konkret, Fazin meminta Pemkab Sarolangun memanggil seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk memberikan penegasan terkait kewajiban PKS dalam menjaga harga TBS sesuai ketentuan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan sikap tegas agar tidak terjadi ketimpangan harga yang merugikan petani.
“Pemkab harus panggil seluruh PKS yang ada di Kabupaten Sarolangun lalu sampaikan dengan tegas terkait persoalan harga. Jika masih tidak ada perubahan, artinya perlu ambil langkah tegas lagi,” ujarnya.
Langkah tersebut di nilai sebagai bentuk kontrol pemerintah daerah terhadap industri sawit yang beroperasi di wilayahnya.
Tekanan Ekonomi Petani Meningkat
Fazin juga menyoroti tekanan ekonomi yang semakin berat di rasakan petani sawit. Ia menyebut biaya produksi terus meningkat, terutama harga pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya.
Sementara itu, harga TBS di tingkat petani tidak menunjukkan kenaikan yang sepadan dengan biaya produksi tersebut. Kondisi ini memperburuk daya tahan ekonomi petani di lapangan.
Ia menilai ketidakseimbangan tersebut perlu segera di selesaikan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Dorongan Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum
Fazin juga membuka ruang kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum jika di temukan indikasi pelanggaran dalam tata niaga TBS. Ia menyebut langkah ini dapat di lakukan melalui satuan tugas pangan.
Ia menilai kolaborasi tersebut penting untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dari kondisi petani.
Menurutnya, pengawasan ketat dan penegakan aturan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga TBS sawit di Sarolangun.(ar)
