Jakarta, oegopost.id – Pengamat ekonomi menyoroti harga TBS sawit nasional yang tidak berjalan sesuai aturan di lapangan.
Ia menyebut praktik pembelian tandan buah segar (TBS) di bawah harga acuan oleh 139 pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai tanda adanya gangguan serius dalam tata niaga sawit.
Kondisi ini langsung memukul petani di sentra produksi seperti Jambi.
Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi, menegaskan bahwa petani seharusnya ikut menikmati kenaikan harga CPO global yang saat ini relatif menguat. Namun ia melihat kondisi di lapangan justru berbeda jauh dari harapan.
“Kalau harga CPO dunia bagus, petani juga harus ikut menikmati. Tapi di lapangan harga TBS justru ditekan, ini masalah serius,” ujarnya.
Harga TBS Turun di Bawah Ketentuan
Di banyak daerah, harga TBS sawit turun hingga Rp50 sampai Rp300 per kilogram di bawah harga acuan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya praktik yang tidak sesuai aturan dalam rantai pembelian sawit.
Tim penetapan harga provinsi sebenarnya sudah menetapkan acuan resmi. Namun sejumlah PKS masih membeli di bawah ketentuan itu.
Noviardi menilai situasi ini menunjukkan pasar sawit belum berjalan sehat dan masih memberi ruang bagi praktik yang merugikan petani.
Ekonomi Desa Ikut Tertekan
Penurunan harga TBS langsung terasa di tingkat desa. Sawit menjadi sumber utama perputaran uang di banyak wilayah pedesaan.
Uang dari hasil panen biasanya langsung masuk ke kebutuhan harian, pendidikan anak, biaya transportasi, hingga usaha kecil masyarakat desa. Saat harga turun, seluruh aktivitas ikut melambat.
“Perputaran uang di desa sangat bergantung pada sawit. Kalau harga ditekan, ekonomi ikut melemah,” kata Noviardi.
Dengan produksi rata-rata 1–2 ton TBS per minggu, penurunan Rp300 per kilogram saja bisa memangkas pendapatan petani hingga ratusan ribu rupiah setiap minggu.
Posisi Petani Masih Lemah
Noviardi juga menyoroti struktur pasar sawit yang belum kompetitif. Banyak petani swadaya hanya menjual ke satu atau dua pabrik terdekat.
Kondisi itu membuat petani tidak punya banyak pilihan. Mereka harus menjual hasil panen meski harga tidak sesuai acuan karena buah sawit cepat rusak.
“Petani tidak punya banyak pilihan. Kalau tidak dijual cepat, buah bisa rusak. Ini yang membuat posisi mereka lemah,” jelasnya.
Dorongan Tindakan Tegas Pemerintah
Noviardi mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang menindak PKS yang melanggar ketentuan harga. Ia juga menilai ancaman pencabutan izin bisa menjadi efek jera.
Ia menegaskan bahwa negara perlu hadir lebih kuat untuk melindungi petani dari praktik harga yang tidak sehat.
“Negara harus tegas supaya tidak ada lagi yang bermain harga dan merugikan petani,” tegasnya.
Selain penindakan, Noviardi meminta pemerintah memperkuat transparansi harga TBS di lapangan. Ia juga mendorong pengawasan yang lebih rutin agar aturan benar-benar dijalankan.
Menurutnya, sistem yang lebih sehat akan berdampak luas, bukan hanya bagi petani, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah.
“Kalau sistemnya transparan dan adil, semua akan ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.(ar)
