Muaro Jambi, oegopost.id – BPPRD Kabupaten Muaro Jambi mencatat realisasi belanja sebesar Rp1.851.036.586 pada tahun anggaran 2026. Enam paket pengadaan yang bersumber dari APBD itu seluruhnya masuk kategori Produk Dalam Negeri (PDN) tanpa selisih nilai.
Fokus belanja mengarah pada digitalisasi sistem pajak daerah, pemutakhiran data PBB-P2, serta dukungan administrasi dan pencetakan dokumen pajak. Dari struktur anggaran, terlihat konsentrasi kuat pada ekosistem pajak berbasis teknologi.
Konsultansi PBB P2 Serap Lebih dari Separuh Anggaran
Paket konsultansi pemutakhiran PBB-P2 mencatat nilai tertinggi sebesar Rp949.939.665. Anggaran ini menyerap lebih dari 51 persen total belanja BPPRD Muaro Jambi dalam data tersebut.
Status paket masih BERLANGSUNG dengan metode seleksi. Sistem pengadaan belum menampilkan nama penyedia pada tahap ini, sehingga prosesnya masih berjalan di dalam mekanisme tender.
Kegiatan ini mencakup pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Namun data teknis seperti jumlah objek pajak, wilayah sasaran, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah belum dijabarkan secara rinci dalam dokumen pengadaan.
Tiga Paket ITAX Dipegang Satu Penyedia
Citracom Inti Persada muncul dalam tiga paket sekaligus dengan total nilai Rp599.450.000. Ketiga paket itu mencakup ITAX Mobile, Cloud PVC Server, dan ITAX BOX Software.
Seluruh paket berjalan melalui E-Katalog 6.0 dengan metode e-purchasing. Sistem ini menghubungkan layanan digital pajak daerah dalam satu ekosistem yang saling mendukung operasional BPPRD.
Meski demikian, publik masih membutuhkan penjelasan lebih detail terkait fungsi masing-masing sistem, mekanisme pengelolaan data wajib pajak, serta standar keamanan server berbasis cloud.
Di sisi lain, BPPRD Muaro Jambi tetap mengalokasikan Rp242.712.972 untuk bahan cetak PBB-P2 dan BPHTB. Selain itu, pengadaan ATK, kertas, dan cover mencapai Rp58.933.949.
Kedua paket tersebut masih berstatus ON PROCESS. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan dokumen fisik dalam administrasi daerah.
Kombinasi antara sistem digital dan kebutuhan cetak memperlihatkan bahwa proses transisi layanan pajak masih berjalan secara bertahap.
Struktur Belanja Didominasi Ekosistem Pajak Digital
Jika di gabungkan, lima paket yang berkaitan langsung dengan sistem pajak daerah mencapai Rp1.792.102.637 atau sekitar 96,8 persen dari total anggaran.
Kelompok belanja tersebut mencakup konsultansi, software, cloud server, aplikasi ITAX, dan bahan cetak pajak daerah. Sementara satu paket lainnya di alokasikan untuk kebutuhan kantor umum.
Komposisi ini menunjukkan arah kebijakan yang kuat pada penguatan sistem pajak berbasis teknologi dan pembaruan data daerah.
Dari enam paket yang tercatat, lima masih berada pada tahap ON PROCESS, sedangkan satu paket konsultansi berada dalam status BERLANGSUNG. Kondisi ini menandakan seluruh kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.
Tahapan pengadaan yang masih berjalan membuka ruang pengawasan publik sejak awal. Transparansi pada tahap ini menjadi penting untuk memastikan setiap belanja sesuai dengan tujuan awal penguatan pajak daerah.
Arah belanja BPPRD Muaro Jambi 2026 menunjukkan fokus kuat pada digitalisasi pajak daerah. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada hasil akhir yang terukur.
Publik menaruh perhatian pada sejauh mana pemutakhiran PBB-P2 mampu meningkatkan akurasi data pajak dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Selain itu, integrasi sistem ITAX dan cloud server juga menjadi perhatian dalam pengelolaan data wajib pajak.(ar)
