Tanjung Jabung Barat, oegopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar Rapat Paripurna Pertama untuk membahas KUA PPAS Tanjab Barat TA 2027. Agenda strategis tersebut berlangsung khidmat di Gedung DPRD Tanjab Barat pada Senin (20/07/26).
Pertemuan resmi ini menandai langkah awal penetapan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah tahun mendatang. Seluruh pimpinan legislatif dan eksekutif hadir secara langsung untuk mengawali rangkaian pembahasan dokumen penting tersebut.
Ketua DPRD Hamdani Membuka Rapat Paripurna Pembahasan Anggaran
Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., memimpin secara langsung jalannya rapat paripurna tersebut. Beliau menduduki meja pimpinan bersama unsur pimpinan dewan lainnya untuk mengawal seluruh jalannya agenda rapat.
Para anggota dewan menghadiri persidangan ini bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, hingga Staf Ahli Bupati turut menyimak jalannya persidangan dari barisan jajaran pejabat.
Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah juga memenuhi ruangan persidangan. Kehadiran para pimpinan dinas dan perwakilan instansi vertikal membuktikan komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Hamdani membuka persidangan dengan menyampaikan maksud utama penyelenggaraan rapat paripurna pertama tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa dewan siap memproses dokumen rancangan anggaran secara teliti dan akuntabel.
Penyusunan KUA PPAS Berpedoman Aturan Menteri Dalam Negeri
Pemerintah daerah menyusun rancangan dokumen kebijakan anggaran tersebut dengan mengacu pada regulasi nasional yang berlaku. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 berpedoman penuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Aturan tersebut mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan baku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Standar ini menjamin mekanisme penganggaran berjalan transparan, tertib, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Penerapan pedoman baku ini membantu tim anggaran daerah merumuskan prioritas belanja yang tepat sasaran. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah mengarahkan alokasi dana untuk program-program prioritas masyarakat Tanjung Jabung Barat.
Pihak legislatif menyambut baik kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara tersebut. Kepatuhan regulasi ini membentengi proses perencanaan anggaran dari potensi penyimpangan administrasi maupun hukum.
Bupati Anwar Sadat Tekankan Sinergi Pemda Dan DPRD
Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri rapat paripurna dan menyampaikan sambutan resminya. Dalam pidatonya, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya sinergi yang erat antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
Sinergi ini menjadi krusial saat kedua belah pihak memasuki tahap pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Beliau menilai bahwa keselarasan pandangan antara eksekutif dan legislatif menentukan kualitas dokumen anggaran yang dihasilkan.
Bupati menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan landasan strategis dalam penyusunan struktur APBD mendatang. Rancangan dokumen tersebut memuat arah kebijakan pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan.
Beliau berharap proses pembahasan antarlembaga dapat berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan asas kebersamaan. Pembahasan yang cermat dan berbobot akan melahirkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Anwar Sadat, kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam memproduksi APBD yang berkualitas tinggi. Kualitas APBD tersebut harus mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan ekonomi maupun sosial di masa depan.
Bupati menutup sambutannya dengan menekankan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kerja sama yang harmonis ini akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan seluruh warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(ar)
