Kota Jambi, oegopost.id – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat Realisasi Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 agar mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini. Hingga awal Juli 2026, belanja daerah telah mencapai hampir 50 persen, sedangkan penerimaan pajak menyentuh sekitar 53 persen dari target.
Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan capaian tersebut setelah memimpin rapat evaluasi realisasi APBD seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2026 di Aula Bapperida Kota Jambi, Senin (6/7/2026). Menurutnya, pelaksanaan APBD masih berjalan sesuai rencana.
Realisasi Belanja Daerah Berjalan Sesuai Target Pemerintah Kota
Maulana menilai realisasi belanja daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mengatakan deviasi dari target masih kecil sehingga pelaksanaan APBD tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.
Ia menginstruksikan seluruh OPD mempercepat penyerapan anggaran agar masyarakat segera menikmati hasil pembangunan. Langkah itu juga akan mendorong perputaran ekonomi melalui berbagai kegiatan pemerintah.
Maulana menegaskan belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi daerah. Karena itu, setiap OPD perlu mempercepat pelaksanaan program tanpa menunda proses administrasi.
“Secara umum realisasi belanja kita sudah mendekati 50 persen. Deviasinya tidak terlalu besar. Ini akan terus kita dorong supaya APBD benar-benar mampu menjadi stimulus ekonomi melalui berbagai program kegiatan dan pembangunan,” ujarnya.
Selain belanja daerah, Pemerintah Kota Jambi juga mencatat kenaikan penerimaan pajak. Hingga awal Juli 2026, penerimaan pajak mencapai sekitar 53 persen dari target.
Pendapatan Pajak Positif Retribusi Masih Hadapi Berbagai Tantangan Regulasi
Maulana menjelaskan perubahan regulasi mengurangi potensi penerimaan retribusi daerah. Akibatnya, pemerintah tidak lagi memungut beberapa jenis retribusi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi membentuk tim yang melibatkan asisten dan staf ahli. Tim itu menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Maulana menilai hasil evaluasi APBD akan menjadi acuan penting dalam penyusunan APBD Tahun 2027. Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas belanja sekaligus memperkuat pendapatan daerah.
“Kita ingin keseimbangan antara pendapatan dan belanja tetap terjaga. Evaluasi ini juga menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD Tahun 2027,” katanya.
OPD Segera Tuntaskan Administrasi Demi Percepatan Pencairan Anggaran Pemerintah
Dalam rapat evaluasi, Maulana menemukan sejumlah kegiatan yang telah berjalan secara fisik, tetapi OPD belum mencairkan anggarannya. Kondisi itu memunculkan selisih antara progres fisik dan realisasi keuangan.
Maulana meminta seluruh OPD segera menyelesaikan administrasi dan mempercepat pencairan anggaran. Ia menilai langkah tersebut akan mempercepat perputaran uang di daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Ternyata ada kegiatan yang realisasi fisiknya sudah berjalan, tetapi keuangannya belum dicairkan. Saya minta ini segera diselesaikan sehingga belanja pemerintah bisa memberikan dampak langsung terhadap perekonomian,” tegasnya.
Pemerintah Kota Jambi menjadwalkan evaluasi berikutnya pada 30 Agustus 2026. Pemerintah ingin memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk mempercepat program yang realisasinya belum mencapai target.
Maulana mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda pekerjaan hingga akhir tahun anggaran. Ia berharap setiap perangkat daerah segera menuntaskan program sehingga target APBD 2026 dapat tercapai sesuai rencana.
“Kalau evaluasi dilakukan pada Agustus, kita masih punya ruang melakukan percepatan. Jangan menunggu akhir tahun karena waktunya sudah sangat terbatas untuk menyelesaikan program,” pungkas Maulana.(ar)
