Jambi, oegopost.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan perubahan besar dalam kebutuhan tenaga kerja nasional. Ia menyebut sertifikasi kompetensi kerja kini lebih diutamakan dibanding ijazah formal dalam proses rekrutmen industri.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazar UMKM Polda Jambi di Lippo Mall Jambi, Selasa (22/6/2026). Kegiatan ini mempertemukan pencari kerja dengan lebih dari 100 perusahaan.
Menurut Afriansyah, dunia usaha saat ini mencari tenaga kerja yang memiliki keterampilan nyata dan terukur. Ia menilai sertifikasi profesi menjadi bukti kemampuan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.
“Ijazah tetap diperlukan, tetapi bukan lagi yang paling menentukan. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah sertifikasi profesi dan kompetensi,” ujarnya.
Ribuan pencari kerja memadati lokasi kegiatan yang berlangsung selama 22–24 Juni 2026 itu. Panitia mencatat sekitar 1.000 lowongan kerja tersedia dari berbagai sektor industri.
Lebih dari 100 perusahaan ikut serta membuka rekrutmen langsung di lokasi acara. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja secara lebih efektif.
Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Krisno H. Siregar, serta unsur Forkopimda turut hadir memberikan dukungan terhadap agenda tersebut.
Pemerintah Dorong Perluasan Lapangan Kerja
Afriansyah mengapresiasi penyelenggaraan job fair tersebut karena di nilai mampu membuka akses kerja lebih luas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan dunia pendidikan.
Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu di perbanyak agar angka pengangguran dapat di tekan secara bertahap.
“Langkah ini sangat baik dan perlu terus di perluas agar semakin banyak perusahaan ikut membuka kesempatan kerja,” kata Afriansyah.
Data yang ia sampaikan menunjukkan sekitar 70 persen peserta Balai Latihan Kerja (BLK) berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kondisi itu menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri.
Afriansyah menilai banyak lulusan SMK belum sepenuhnya siap masuk dunia kerja tanpa pelatihan tambahan. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem link and match antara sekolah dan industri.
Ia juga meminta kurikulum vokasi di sesuaikan dengan potensi daerah agar lebih tepat sasaran.
Di Provinsi Jambi, pemerintah memprioritaskan sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak tenaga kerja. Ketiga sektor itu di nilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi.
Afriansyah menilai pengembangan sektor tersebut dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Ia juga mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal seperti penambangan emas tanpa izin.
Program Nasional Ketenagakerjaan 2026
Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan dua program besar pada 2026. Prpertama mencakup pelatihan vokasi nasional bagi 70 ribu peserta.
Program kedua menyasar 150 ribu peserta melalui skema magang nasional untuk lulusan baru D1 hingga S1 tahun 2025–2026. Program ini berlangsung enam bulan dengan insentif setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Di Jambi, insentif peserta mencapai sekitar Rp3,4 juta per bulan.
Peserta pelatihan vokasi juga memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta bantuan transportasi harian selama pelatihan berlangsung.
Afriansyah menegaskan pemerintah pusat akan terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fokus utama kebijakan ketenagakerjaan.
Ia berharap seluruh program yang di jalankan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat pencari kerja.
“Saya ingin program ketenagakerjaan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.(ar)
