Tanjabtim, oegopost.id – Transfer Keuangan Daerah Tanjabtim pada tahun anggaran 2026 turun drastis hingga 70 persen dan langsung menekan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam membiayai pembangunan.
Kondisi ini membuat Pemkab Tanjabtim harus memutar strategi agar pembangunan jalan, jembatan, sanitasi hingga irigasi tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Penurunan dana transfer tersebut menjadi tantangan besar bagi daerah yang selama ini masih mengandalkan sektor migas sebagai penopang pendapatan utama.
Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Data pemerintah daerah menunjukkan total Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Tanjabtim pada 2026 hanya mencapai Rp63,1 miliar.
Jumlah itu turun jauh dibanding tahun 2025 yang masih berada di angka Rp216,6 miliar.
Penurunan sekitar 70 persen dalam satu tahun membuat ruang fiskal daerah menyempit tajam.
DBH Migas Seret, Fiskal Daerah Melemah
Turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi menjadi penyebab utama melemahnya kemampuan keuangan daerah.
Selama beberapa tahun terakhir, sektor migas memberi kontribusi besar terhadap pendapatan Kabupaten Tanjabtim.
Ketika penerimaan DBH migas menurun, pemerintah daerah langsung kehilangan sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan.
Kepala Bappeda Tanjabtim, Ali, mengatakan penurunan transfer pusat memberi dampak besar terhadap pelaksanaan program prioritas daerah.
“Pengurangan ini sangat berdampak terhadap pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur jalan dan program peningkatan jalan mantap yang sudah direncanakan dalam RPJMD,” ujar Ali.
Menurut Ali, saat APBD daerah masih berada di kisaran Rp1,2 triliun, pemerintah mampu mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar setiap tahun.
Namun pada 2026, kemampuan pembiayaan pembangunan diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp40 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan banyak program pembangunan yang sebelumnya sudah masuk dalam perencanaan daerah.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama
Pemkab Tanjabtim kini memfokuskan anggaran pada pembangunan yang paling mendesak. Infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama karena sektor tersebut berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalan yang rusak dapat menghambat distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, kondisi jalan yang buruk juga memperlambat mobilitas warga di sejumlah kecamatan.
Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga program peningkatan jalan mantap meski anggaran terus menurun.
Selain pembangunan jalan, pemerintah juga harus membagi anggaran untuk pembangunan jembatan, sanitasi, jaringan air bersih dan irigasi.
Kebutuhan infrastruktur dasar yang terus meningkat membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dana Alokasi Khusus Ikut Menyusut
Tekanan anggaran tidak hanya terjadi pada DBH migas. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kabupaten Tanjabtim juga mengalami penurunan.
Jika sebelumnya daerah menerima sekitar Rp147 miliar, maka pada 2026 jumlahnya turun menjadi Rp138 miliar.
Penurunan tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah dalam membiayai proyek pembangunan.
Bahkan untuk sektor infrastruktur jalan, pemerintah daerah hanya menerima alokasi sekitar Rp8 miliar pada tahun ini.
Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya yang masih memungkinkan pemerintah membangun jalan, jembatan, sanitasi dan jaringan irigasi secara bersamaan.
Kini pemerintah harus menyusun ulang skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas.
Pemkab Cari Sumber Pendanaan Baru
Pemkab Tanjabtim tidak tinggal diam menghadapi tekanan fiskal tersebut. Pemerintah daerah mulai mencari berbagai sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berlanjut.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperjuangkan dukungan anggaran melalui APBN.
Pemerintah berharap program pembangunan nasional dapat membantu pembiayaan proyek strategis di Tanjabtim, terutama sektor infrastruktur dasar.
Selain itu, Pemkab Tanjabtim juga mendorong keterlibatan perusahaan migas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemerintah daerah berharap perusahaan dapat membantu pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kita tetap berupaya meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan lain, termasuk dukungan APBN dan CSR perusahaan migas,” kata Ali.
Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan menjadi salah satu solusi yang paling memungkinkan dalam kondisi fiskal saat ini.
Efisiensi Anggaran Pusat Berdampak ke Daerah
Pemkab Tanjabtim menilai penurunan transfer anggaran terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kondisi serupa juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.
Kebijakan tersebut membuat sejumlah pemerintah daerah harus mengurangi target pembangunan dan menyesuaikan program kerja.
Namun dampak di Tanjabtim terasa lebih besar karena daerah masih bergantung pada sektor migas sebagai sumber pendapatan utama.
Ketika DBH migas turun, kemampuan fiskal daerah ikut melemah secara signifikan.
Situasi itu membuat pemerintah harus lebih cermat mengatur anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pinjaman Daerah Masuk Tahap Kajian
Selain mencari dukungan APBN dan CSR, Pemkab Tanjabtim juga mulai mengkaji kemungkinan penggunaan skema pinjaman daerah.
Pemerintah masih membahas berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait opsi tersebut.
Pemkab ingin memastikan setiap langkah pembiayaan tetap aman bagi kondisi keuangan daerah dalam jangka panjang.
Pemerintah berharap dukungan dari pusat, perusahaan dan masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tanjabtim.
Dampak Penurunan TKD Mulai Dirasakan Warga
Turunnya anggaran pembangunan mulai mempengaruhi berbagai sektor pelayanan publik. Jika pembangunan jalan melambat, aktivitas ekonomi masyarakat juga berpotensi ikut terganggu.
Distribusi hasil pertanian dan perikanan bisa memakan waktu lebih lama akibat kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Selain itu, keterbatasan pembangunan sanitasi dan air bersih juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga pembangunan prioritas meski kondisi fiskal sedang tertekan.
Pemkab Tanjabtim berharap kondisi keuangan daerah kembali membaik dalam beberapa tahun mendatang sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih maksimal.(ar)
